Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf, Pengamanan Diperketat Hingga di Kampung Presiden

Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa).
Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa).

SULTRAKINI.COM: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2019. Jelang pelantikan tersebut, sejumlah persiapanpun dilakukan, salah satunya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jumlah personel untuk membantu pengamanan.

Kesibukan persiapan pelantikan Presiden RI dan wakilnya juga dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selain menerjunkan sejumlah personel, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu litnas dan penutupan jalan di sekitar lokasi pelantikan, Gedung MPR RI Jakarta.

“Kita perketat (pengamanan), mungkin yang dulunya sekian anggota, nanti ditambah dua kali lipat. Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000an anggota dikerahkan,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf di Polda Metro Jaya, Minggu (13/10/2019).

Selain personel Polri, TNI AD juga ikut mengawal jalannya pelantikan nanti. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, menerangkan satuan teritorial akan dilibatkan selama pelantikan prediden dan wakilnya.

“Yang jelas kita mengerahkan semua. Walau kita memiliki satuan tempur, biasanya bukan satuan tempur yang dilibatkan tapi satuan teritorial. Makanya kami inventarisasi. Kalau jumlah hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat. Praktiknya semua fokus ke arah sana. Apakah itu identifikasi, kemudian juga bagaimana berusaha membantu menciptakan kondisi bagus,” ujar Andika Perkasa di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Tindakan ini, kata dia, salah satu bentuk menyikapi persoalan adanya rencana aksi mahasiswa yang menagih janji Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu KPK.

“Demonstrasi sudah diatur UU. Menyampaikan pendapat pasti diperbolehkan, tetapi tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain, mengikuti aturan moral yang diakui secara umum. Kemudian tidak menganggu persatuan,” lanjut Andika.

Sementara itu, sebanyak 27.000 personel gabungan TNI, Polri dan pemerintah disiagakan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pengamanan tersebut masih merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata.

Operasi Mantap Brata merupakan operasi pengamanan rangkaian pemilu 2019 yang akan berakhir pada 21 Oktober 2019.

Pengamanan di Kampung Halaman Jokowi Ditingkatkan

Polres Kota Surakarta bakal mendapat bantuan tambahan personel dari Polda Jawa Tengah untuk menjaga situasi Kota Solo tetap kondusif menjelang pelantikan presiden Republik Indonesia.

“Kami meningkatkan patroli dan berkoordinasi dengan pihaknya terkait, seperti TNI untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan secara kondusif Kota Solo,” terang Kepala Polresta Surakarta, AKBP Andy Rifai, di Solo, dilansir Antaranews.

Menurut Andy Rifai memang ada bantuan penambahan personel dari Satuan Brimob Polda Jateng sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) jelang pelantikan tersebut.

“Kami untuk mendeteksi melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk memantau situasi terkini,” katanya.
Dia mengatakan akan menjaga kondusivitas di Kota Solo dengan memperketat pengamanan dengan melakukan patroli di daerah perbatasan masuk wilayah hukumnya. Termasuk melakukan penggeledahan setiap kendaraan yang melintas dalam operasi.

Menurutnya, pengamanan ketat tersebut dilakukan dengan cara mengintensifkan razia atau operasi kepolisian di setiap perbatasan pintu masuk Solo.

“Pada kegiatan patroli rutin dengan melibatkan personel TNI baik dilakukan siang maupun malam hari atau 24 jam non-stop,” sambungnya.

Tindakan demikinan dilakukan mengingat Solo terdapat banyak objek vital, misalnya daerah kediaman Presiden RI Joko Widodo atau wilayah VVIP, perkantoran pemerintahan, kantor KPU, Bawaslu, dan DPRD. Pengamanan kawasan VVIP di kediaman presiden RI sudah dilakukan berlapis sesuai Standard Operating Procedure (SOP) jelang pelantikan presiden. Artinya, pengamanan menggunakan pola ring 1 oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sedangkan ring 2 dan 3 dilakukan oleh satuan wilayah, terdiri gabungan Polri dan TNI.

Sumber :Liputan6.com
Laporan: Fatima

Exit mobile version