Jokowi Minta Sertifikat Tanah Warga Tidak Dijadikan Agunan Beli Kendaraan

  • Bagikan
Jokowi saat menyerahkan sertifikat pada masyarakat di Kota Kendari, Sabtu (2/3/2019). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM).
Jokowi saat menyerahkan sertifikat pada masyarakat di Kota Kendari, Sabtu (2/3/2019). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM).

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan 2.010 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Sulawasi Tenggara pada Sabtu (2/3/2019).

Jokowi menyerahkan sertifikat tanah tersebut secara simbolis kepada 12 penerima di di Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) Bahteramas di Jalan Sao-sao, Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Presiden RI ketujuh itu, menghimbau masyarakat agar menjaga dengan baik sertifikat tanah, mengingat sertifikat tersebut sangat penting sebagai bukti hak milik tanah.

“Mudah-mudahan sertifikat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua,” kata Jokowi.

Sesuai dengan janjinya pada 2018 lalu, dari target 7 juta penyaluran sertifikat, sudah berhasil disalurkan sebanyak 9,4 juta. Sedangkan di tahun ini target tanah yang harus disertifikatkan sebanyak 9 juta sertifikat.

“Pokoknya kita harus sertifikat tanah yang sebanyak-banyaknya, karena seringkali ketika saya masuk di desa-desa masalah sengketa tanah sering terjadi dan ditemukan,” urai Jokowi.

Kata Jokowi, sertifikat tanah bisa jadi jaminan untuk pinjam uang di bank ketika sedang membutuhkan uang. Tapi yang paling penting harus dihitung dan dikalkulasi angsurannya.

“Kalau hitungannya tidak mampu mengansur jangan pinjam uang di bank, apalagi kalau sudah pinjam lalu kemudian dipakai untuk nyicil mobil atau motor, enaknya atau gantengnya cuman enam bulan aja, begitu tidak nyicil angsuran, mobilnya atau motornya ditarik sertifikatnya juga diambil ke agunan, jadi hati-hati dengan uang pinjaman,” beber Jokowi.

Sekertaris Jendral BPN, Himawan Arif Sugodo, melaporkan di Sultra terdapat sebanyak 1.825 juta bidang tanah telah didaftarkan. Sementara untuk di Kota Kendari terdapat 118 ribu bidang tanah yang sudah tersertifikat atau sekitar 78 persen dan 26 ribu belum terdaftar.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan