SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sampah tidak pernah luput dari kehidupan manusia, selalu berdampingan dengan rumah tangga, yang menjadi limbah dan menimbulkan sejumlah permasalahan. Mulai dari pemandangan yang kurang nyaman hingga pencemaran lingkungan yang bermuara pada masalah kesehatan.Pemerintah mengeluarkan program terbaru yang dianggap bisa menekan jumlah sampah yang saat ini marak di wilayah kota tertentu. Yakni \”kantung plastik berbayar\” yang mulai diterapkan pada Minggu (21/2/2016) lalu. Diharapkan dapat menekan pemakaian kantung plastik, penyebab sampah dan limbah rumah tangga.Program ini dicetus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 di bundaran Hotel Indonesia (HI) saat Car Free Day (CFD).Program ini diuji di 22 kota, ditargetkan 6 bulan berhasil dan akan dievaluasi berkala 3 bulan sekali. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri, dengan standar harga Rp200 setiap lembar kantung plastik.Namun hal tersebut ditanggapi dingin oleh Wahana Lingkungan Hidup Sultra. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Kisran Makati, soal sampah plastik sudah pernah menjadi agenda kampanye Walhi sebelumya. Ia berharap semoga program yang dicetus oleh KLHK ini tidak terhenti, sampai permasalahan sampah benar-benar teratasi dengan baik.\”Semoga ini bukan hanya program sesaat, tetapi juga harus menjadi program paten untuk menjaga lingkungan,\” ucap Kisran kepada SULTRAKINI.COM saat ditemui di kantornya, Senin (22/02/2016).Menurutnya, harus ada alternatif yang bisa menjadi pilihan bagi konsumen dalam hal ini masyarakat. Alternatif tersebut bisa saja berupa kertas atau apapun yang tidak terbuat dari plastik.\”Kalau KLHK menetapkan plastik berbayar, itu harus ada alternatifnya, apakah itu kertas (kantung kertas) atau hal lain yang tidak berupa plastik,\” ujarnya.Dia mengapresiasi program itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi sampah. Sebab diantara semua jenis sampah, sampah plastik lah yang paling susah untuk terurai di tanah.Saat menjadi agenda kampanye Walhi, pihaknya tidak pernah menunggu arahan dari Sitti Nurbaya untuk melakukannya. Selain sebagai program sendiri, juga karena tidak ada hubungan antara Menteri dan Walhi.\”Kita tidak mesti tunggu arahan dari Menteri, karena kita tidak punya hubungan vertikal maupun horizontal antar Menteri dan Walhi. Kita ini hanya masyarakat sipil yang kerjanya tidak terikat dengan arahan pemerintah,\” ujar Kisran.Editor: Gugus Suryaman
Kantong Plastik Berbayar, Walhi: Tidak Perlu Tunggu Arahan Menteri
