SULTRAKINI.COM. KENDARI – Dalam rangka peningkatan kinerja dan pembenahan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, Tim Saber Pungli dikukuhkan.
Diungkapkan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Agus Purwanto, sebanyak 32 anggota Tim Saber Pungli dikukuhkan, Senin (7/11/2016) berdasarkan surat keputusan nomor Nomor SK :W25-886.UM.01.01 Tahun 2016. “Tim ini akan bertugas untuk untuk pengawasan praktek pungutan liar yang mungkin saja dilakukan jajaran pegawai Kemenkumham Sultra,” kata Agus Purwanto.
Diharapkannya, dengan adanya Tim Saber Pungli, pemberantasan Pungli semakin intensif dilakukan untuk menguatkan ikhtiar jajaran pegawai sebagai pelayanan masyarakat. “Dengan menghilangkan perbuatan yang tidak terpuji itu akan berdampak langsung terhadap kepuasan pelayanan masyarakat serta bagian dari penerapan nilai profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan inovatif,” tambah Agus.
Dalam pelaksanaan tugasnya, kata Agus, Tim ini akan difokuskan pada pencegahan serta pemberantasan upaya pungli dengan konsentrasi dibidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Imigrasi, Lapas dan Rutan. “Dengan dikukuhkanya unit pemberantasan pungli ini agar segera mensosialisakan pemahaman tentang tugas dan fungsinya ke unit-unit yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Sultra,” pungkasnya.
Ketua Unit Pemberantasan Pungli, H. Muslim, yang juga kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra menjelaskan, pihaknya melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
“Jika dalam pelayanan masyarakat ada yang kedapatan melakukan pungli dan terbukti, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53. Berupa penurunan pangkat bahkan bisa dilakukakan pemecatan,” ujar Muslim.
