Kebijakan Konsolidasi Fiskal Berkelanjutan 2022

  • Bagikan
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: DOk SultraKini.com.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: DOk SultraKini.com.

SULTRAKINI.COM: JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022 harus tepat dan akurat. 

Hal ini penting mengingat perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksi akan mengalami tekanan yang luar biasa.

Klik: SURVEI PEMBACA SULTRAKINI.COM

“Dalam ketidakpastian ekonomi di akibat kondisi pandemi covid19, tentunya pemerintah perlu membuat langkah-langkah taktis agar ekonomi bisa segera berputar, di sisi lain keuangan negara juga harus aman dan dapat meningkatkan confident level pasar. Untuk itu, saya harapkan,  berbagai upaya kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih,” jelas Said di Jakarta, Selasa (27/4).

Menurutnya, mengacu pada Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Perppu No 1 tahun 2020 pemerintah memiliki tiga tahun anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari 3 persen PDB. 

Pada tahun 2022 nanti adalah waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit. 

Artinya, pada 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. 

Karena itu, Said berharap agar desain ekonomi makro yang dibuat pemerintah harus efektif dan terukur sehingga bisa menaikkan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel.

“Ini  kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk “memompa” belanjanya agar menyumbang lebih besar kue pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan,” ujarnya.

Said mengaku, upaya mempercepat pemulihan ekonomi tidaklah mudah. Sehingga membutuhkan ekstra effort dari pemerintah.

Sebab, sejumlah hambatan, baik nasional dan global masih akan terjadi.  Misalnya, pandemi Covid-19.

Salah satunya, kasus pandemi Covid-19 di India yang menjadi penyumbang gelombang kedua kasus Covid-19 secara global. 

“Fenomena serupa saya jumpai di Indonesia. Seiring makin tingginya mobilitas warga, disiplin protokol kesehatan mulai menurun,” jelasnya. 

Anggapan paska vaksinasi kebal terhadap Covid-19 adalah kekeliruan. 

Oleh sebab itu, Satgas Covid-19 harus melakukan edukasi, dan penegakkan disiplin protokol kesehatan terus menerus. 

Baca:   Ketua Banggar DPR: Kenaikan PPN Menguntungkan Bangsa

“Kita jangan lengah meskipun tren kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun, namun jumlah kematian harian masih diatas 2,7%, padahal standar WHO dibawah 2%,” jelasnya.

Selain covid-19, penghalang pertumbuhan ekonomi dipicu oleh melambatnya laju sektor riil. 

Pembatasan gerak sosial akibat penegakkan protokol kesehatan menjadi kendala produktivitas sektor riil, khususnya UMKM. 

Dampaknya langsung nyata, yaitu lonjakan tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

“Perlu ada intervensi khusus terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, bahkan untuk sekedar meraih ke posisi seperti capaian di tahun 2019, tetap dibutuhkan beberapa intervensi program multiyears. Itupun harus dengan perencanaan yang akurat, serta efektif dalam implementasinya,” jelasnya

Masalah lainnya, tutur Said, gencar pembangunan infrastruktur

Meski diakuinya, pembangunan infrastruktur adalah fondasi bagi usaha peningkatan produktivitas dan konektivitas antar wilayah. 

Namun sayangnya, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan studi kelayakan yang memadai.

Sehingga, alih-alih memberi dukungan percepatan pertumbuhan ekonomi, kekurang tepatan pembangunan infrastruktur tersebut malah menjadi beban keuangan operator. 

Ditengah pembiayaan yang terbatas, serta resiko kredit yang sedang berjalan yang dialami oleh operator infrastruktur, sebaiknya pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendorong kebangkitan ekonomi pada tahun 2022.

“Perlu mengupayakan exit strategi terhadap infrastruktur yang idle dan rendah visibilitasnya agar memiliki nilai tambah ekonomi agar tidak jadi beban ekonomi,” sarannya.

Beberapa contohnya seperti; bandara Kertajati, Kereta bandara Soekarno-Tatta, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus benar-benar dievaluasi dengan akurat, mumpung proyek ini belum paripurna. 

Karena itu, pemerintah harus mengambil langkah efisiensi dan tepat dengan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan, agar kedepan tidak menjadi beban keuangan yang makin membesar. 

“Saya juga menyoroti pembangunan Ibukota Negara (IKN). Hemat saya selesaikan lebih dulu payung hukumnya. Belum ada Omnibus Law tentang IKN. Padahal ini payung hukum yang dibutuhkan untuk IKN agar tidak menjadi masalah masalah hukum dan keuangan dikemudian hari,” terangnya.

Said melanjutkan, orientasi penyusunan KEM-PPKF 2022, harus menjawab kebutuhan atas masalah yang menganggu pemulihan ekonomi nasional.

Baca:   Banggar DPR RI Genjot Program Vaksinasi Nasional Demi Pemulihan Ekonomi

Untuk itu, langkah yang ditempuh dengan menyempurnakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. 

Beberapa program yang perlu disempurnakan antara lain dengan mempercepat program vaksinasi Covid19 terutama terhadap kelompok prioritas.

Selain itu, penyempurnaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai buffer terhadap rumah tangga miskin, mengintegrasikan insentif perpajakan dengan dukungan program untuk UMKM.

“Menyiapkan program terpadu lintas kementerian dan pemda untuk menciptakan ekosistem bisnis UMKM yang baik; skil, modal, market, terutama terhadap lapangan usaha yang kreatif masih bisa tumbuh,” tuturnya.

Disamping itu jelasnya, mempercepat program ketahanan pangan dan energi.

Selain sebagai bekal akibat dunia masih akan berorientasi memenuhi kebutuhan domestik masing- masing, juga sekaligus menjadi sektor pangan seperti; peternakan, perkebunan rakyat, perikanan terbukti menjadi penyumbang positif terhadap PDB pada tahun lalu. 

Oleh karena itu perluasan program food estate dibeberapa wilayah perlu disegerakan dengan bertumpu pada potensi masing masing. 

“Indonesia timur dapat menjadi food estate sektor perikanan dan rempah, Kalimantan penopang tanaman pangan, Sumatera perkebunan rakyat,” imbuhnya.

Langkah penyempurnaan lainnya jelas Said memberi insentif terpadu dalam peningkatan kinerja ekspor, mulai pajak, kredit, kemudahan perizinan, penjaminan, dan iklim usaha yang ramah.

“Pemerintah perlu lebih gigih menarget para diplomat dengan kerja-kerja diplomasi perdagangan, khususnya di Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah sebagai kawasan pengembangan tujuan ekspor, serta mempersiapkan berbagai bahan ekspor yang dibutuhkan pasar di kawasan tersebut, sebab 70% eskpor kita selama ini cuma berkutat di Asia Timur dan Tenggara” tuturnya.

Selain itu, juga mengetatkan kembali dengan program refocusing anggaran dengan lebih teliti menyisir pos-pos anggaran yang kurang bermanfaat.

“Seperti biaya pembuatan rekomendasi/kebijakan tahun ini sebesar Rp 12,3 triliun, Informasi dan komunikasi publik hingga mencapai Rp 8,7 triliun. Alokasi yang sungguh tidak masuk akal,” tuturnya.

Politisi Senior PDIP ini menyakini jika program perbaikan kinerja ekonomi  dilaksanakan sebagai program prioritas dalam kebijakan fiskal tahun 2022, maka akan berdampak pada membaiknya indikator makro ekonomi nasional. 

Hal ini pada gilirannya mendorong  sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Baca:   Penguatan dan Peningkatan Modal Inti Bank Sultra Digenjot

Dengan demikian, Said  memperkirakan indikator makro ekonomi nasional pada tahun 2022 akan berada pasa kisaran sebagai berikut: 

Pertumbuhan ekonomi 2022 berada pada kisaran 5,0-5,5% dengan asumsi baseline 2021 tercapai > 4% tengah tekanan akibat pandemi Covid-19. 

Kemudian laju inflasi pada kisaran 3% (inflasi relatif stabil).

Sementara itu, nilai tukar rupiah diprediksi berada  Rp. 14.100-14.600/USD (kurs relatif stabil di kisaran 14.000 pada tahun lalu).

Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) 60 USD/barel (ICP mengalami volatilitas tahun lalu, dari terendah 20,6 USD/barel di April 2020 dan memasuk 2021 pada kisaran 63 USD/barel).

Selain itu, SBN 10 tahun 6,29-8%.

Lifting Minyak Bumi 775 ribu barel/hari. (sejak 2016 lifting minyak bumi terus menurun dari kisaran 800 ribu barel/hari, hingga realisasi lifting terendah tahun 2019 sebesar 746 ribu barel/hari).

Dan lifting Gas 1.100 ribu barel/hari (lifting gas juga trus mengalami penurunan, tahun 2018 seebsar 1.145 ribu barel/hari, 2019 sebesar 1.057 ribu barel/hari, dan tahun 2020 sebesar 1.007 ribu barel/hari)

Sedangkan untuk indikator kesejahteraan, Said memperkirakan tingkat Kemiskinan: 9,0-9,5% (target APBN 2021 sebesar 9,2-9,7% dan capaian 2020 sebesar 10,19%, outlook tahun 2021 sebesar 9,6%).

Sementara, tingkat Pengangguran: 6,3 – 6,8% (target APBN 2021 sebesar 7,7-9,1%, capaian tahun 2020 sebesar 7,07%, outlook 2021 sebesar 6,7%).

Sedangkan Gini Rasio: 0.375 (capaian tahun 2019 sebesar; 0.380, 2020 sebesar 0.385, outlook tahun 2021 sebesar 0.380).

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 71.91 (capaian tahun 2019 sebesar 71,92 dan tahun 2020 sebesar 71,94, outlook tahun 2021 sebesar 71.93).

Dan Nilai Tukar Petani (NTP); 100,50 (capaian tahun 2019 sebesar 100,52 dan tahun 2020 seebsar 100,35, outlook 2021 100,40)

Untuk komposisi Penerimaan, Belanja, dan Defisit APBN 2022, Said merekomendasikan posturnya berikut ini:

APBN (dalam triliun)Perpres 72/2020APBN 2021Outlook 2021APBN 2022
Pendapatan Negara:1.699,91.743,741.685.651.802.18
Pendapatan Dalam Negeri1.698,61.742,74        1.684,751.801,08
Penerimaan Perpajakan1.404,51.444,541.386,751.481,08
Penerimaan Negara Bukan Pajak294,1298,20298,00320,00
Penerimaan Hibah1,30,90.91,1
Belanja Negara:2.739,22.750,022.612,502.510,00
Belanja Pemerintah Pusat1.975,21.954,541.836,761.714,00
Belanja K/L836,41.032,00955,111.050,00
Belanja Non K/L1.138,9922,54881,65664,00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa763,9795,47775,74796,00
Transfer ke Daerah692,7723.47707,74724.00
Transfer ke Desa71,272,0068,0072.00
Surplus/Defisit Anggaran (A- B)1.039,21.006,37926,85707,82
% Surplus/Defisit Anggaran terhadap PDB6,345,75,774,2
Pembiayaan Anggaran1.039,21.006,37914,90707,82

Keterangan:

  • Asumsi Besaran PDB tahun 2021 sebesar Rp 16.051 triliun berasal dari PDB tahun 2020 Rp. 15.434 + Asumsi Pertumbuhan 4%)
  • Asumsi Besaran PDB tahun 2022 sebesar Rp. 16.853 triliun berasal dari PDB tahun 2021+Asumsi Pertumbuhan 5%   

Laporan: Aleks Marten

  • Bagikan