SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin memonitoring dan mengevaluasi implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.
Agenda Senin, 29 April 2019 ini, salah satu penekanan kepada lurah dan camat atas peranan pentingnya mengembangkan pembangunan di tingkat kelurahan. Artinya, lurah memiliki kuasa untuk penggunaan anggaran dan camat sebagai pengguna anggaran.
“Pak camat mengkoordinasikan tugas-tugas dari pada pak lurah, camat secara legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap anggaran di kelurahan,” terangnya di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin, menjelaskan Pemkot telah mempersiapkan lebih dari Rp 15 miliar dari DAU tambahan ke kelurahan dengan nilai masing-masing Rp 37.148.000 guna membiayai 182 kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan, serta 308 kegiatan pemberdayaan masyarakat di 43 kelurahan. Hingga kini, anggaran tersebut masih proses pencairan.
“Pencairan dana tingkat kelurahan dalam proses administrasi di bank, insya Allah dalam waktu dekat dapat melaksanakan kegiatan pembangunan saran dan prasarana di kelurahan,” ucap Tamrin.
Anggaran tingkat kelurahan menjadi apresiasi pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk mempercepat pembangunan tingkat kelurahan.
Tamrin berharap, kunjungan kerja Kemendagri salah satu semangat dan dorongan jajaran Pemkot lebih meningkatkan kinerjanya. Utamanya teliti mengelola dana kelurahan.
“Seluruh camat senantiasa melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan,” tambahnya.
Laporan: Aisyah Welina
Editor: Sarini Ido
