SULTRAKINI.COM: MUNA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memantau penyelenggaran Pemungutan Suara Ulang Jilid II di Kabupaten Muna, Minggu (19/6/2016). Menkopolhukam menerjunkan tim khusus guna memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaran PSU tersebut sejak H-1.
Tim desk Pilkada Kemenkopolhukam ini dipimpin oleh Brigjen TNI Syafi\’ul didampingi Kolonel Ferdinan Maulete bersama beberapa anggotanya. Saat kedatangannya, tim langsung mengecek kesiapan kertas suara, teknis pemilihan seperti kehadiran saksi-saksi, keabsahan pemilih hingga teknis pemilihan lainnya.
Kemudian pada hari H PSU, pemantauan dilakukan dengan langsung terjun ke 2 lokasi Tempat Pemungutan Suara, yakni TPS 4 Wamponiki dn TPS 4 Raha 1.
\”Kedatangan kami disini ingin melihat langsung proses PSU jilid 2 di Kabupaten Muna, kondisi ini tentu sesuai dengan putusan MK yang lalu bahwa untuk ketiga daerah yang melakukan PSU, Kabupaten Muna, Membrano Papua Raya, dan Teluk Bintuni papua barat melaksanakan pemungutan suara ulang kedua kalinya karena dinilai bahwa proses pemungutan suara itu cacat hukum,\” terang Syafi\’ul.
Tim Desk Pilkada Kemenkopolhukam ini lantas melakukan pertemuan dengan Danrem 143/HO, PJ Bupati Muna yang didampingi Kapolres dan Sekda di kediaman PJ Bupati Muna (Galampano). Pertemuan ini membahas langkah-langkah yang diambil untuk mensukseskan pelaksanaan PSU jilid II yang digelar Minggu (19/6/2016).
Kepada SULTRAKINI.COM, Zayat Kaimoeddin menjelaskan, kedatangan Danrem 143/HO untuk memonitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan PSU yang kedua kalinya. Begitu juga kedatangan tim khusus dari Kemenkopolhukam yaitu tim desk pilkada.
“Mudah-mudahan berlangsung dengan aman dan tertib karena kondisi kita sekarang ini mengalami kemunduran politik,” kata Zayat.
Dia berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Muna kedepan, merupakan hasil pilihan masyarakat Muna.
Zayat menambahkan, bahwa tujuan Desk Pilkada Nasional ini dibentuk untuk mengevaluasi penyelenggaran Pilkada, dimana anggotanya sangat majemuk yang terdiri dari Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenhukam, KPU pusat, Bawaslu pusat, BIN, Polri dan beberapa organisasi LSM terkait sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi di Indonesia.
Senada dengan Pj Bupati Muna, Syafi\’ul juga mengharapkan agar PSU kali ini berlangsung dengan demokratis sesuai dengan perundang-undangan juga dalam kondisi lancar dan aman, agar terpilih kepala daerah sesuai keinginan rakyat.
Di sisi lain, Syafi’ul menegaskan kepada Paslon dan pendukungnya untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
“Ini tentu tujuannya, agar proses pembangunan di Muna ini dapat berjalan secara normal karena dengan ditundanya penetapan kepala daerah secara otomatis berpengaruh pada pembangunan yang semestinya sehingga hal ini sangat merugikan masyarakat,\” tutupnya.
Editor: Gugus Suryaman
