TAHUN 2018 berganti menjadi tahun 2019. Melihat perjalanan daerah kita, Sulawesi Tenggara di tahun 2018 tentu lain orang lain cerita. Katakanlah untuk melihat problem tentang reformasi birokrasi saja yang memiliki standar baku dalam 20 perangkat peraturan telah diatur, setiap orang bisa memaknainya dengan cara berbeda. Bahkan Abu Lahab milenial pun muncul dengan kejenakaannya menilai enteng reformasi birokrasi sama dengan makanan yang mengotori perutnya. Sebenarnya Abu Lahab dan kelompoknya ini adalah tokoh muda yang cerdas. Tapi sayang kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Pemerintahan baru Alimazi, karena tidak digunakan untuk memperbaiki birokrasi dan justru mereduksi reputasi kepemimpinan Gubernur Alimazi.
Terlihat paling sederhana adalah perbedaan pendapat, ataupun penggunaan bahasa yang katanya dimaksudkan untuk membela pemerintahan malah terkesan seperti bahasa arogansi digang yang kelam. Publik Relations Pemerintahan Provinsi Sultra pun dibajak para milisi liar ini yang tidak mengerti prosedur pemerintahan yang baik.
Namun patut disyukuri para cendekia, intelektual, praktisi, akademisi, dan bahkan aktivis serta politisi pun kebanyakan bersepakat bahwa daerah ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, butuh pemerintahan yang disiplin, jujur dan berintegritas berorientasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi.
Penulis berharap di awal tahun 2019 ini adanya perbaikan yang dimulai dari pribadi masing-masing baik dipemerintahan birokrasi maupun kelompok purna tim sukses. Penulis membayangkan kengerian karena sudah banyak uang negara yg “terbakar” dengan Jumlah 250 Milyar Rupiah untuk proses Pelaksanaan Pesta Demokrasi PILGUB Sultra 2018.
Salah seorang professor muda terkemuka berpendapat bahwa di program pemerintahan baru AMAN ini masih banyak ruang kosong yang bisa untuk diinisiasi. Baseline data yg digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sultra juga selama ini masih belum akurat yang implikasinya serius. Inovasi pemerintahan sebagai wujud reformasi birokrasi belum terlembaga dengan baik. Sound government perlu dijabarkan. Itu contoh dari penjabaran misi ke 3 Pemerintahan AMAN periode 2018-2023.
Oleh karena itu sebagai catatan selama tahun 2018 terjadinya ketimpangan kinerja birokrasi Sultra saat ini lebih disebabkan manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum sepenuhnya menerapkan best practices dari prinsip meritokrasi. Birokrasi pemerintah masih menerapkan sistem berbasis karier yang kurang mampu mendinamisasi perubahan dan dinamika publik yang tinggi. Oleh karena itu percepatan reformasi birokrasi harus lebih ditekankan pada reformasi administrasi. Untuk mengamputasi intervensi politik praktis.
Pemerintahan Sultra dan struktur administrasi lebih responsif dalam pembangunan ekonomi. Pemerintahan menjadi efisien karena dilakukan restrukturisasi dan depolitisasi birokrasi, karier administrasi jauh dari kepentingan politik. Bahwa transformasi menuju negara industri sangat ditentukan oleh komitmen dan kompetensi dalam melakukan reformasi administrasi. Untuk konteks Sultra dengan pemerintahan AMAN baru berkisar 119 hari, semua itu dapat diwujudkan jika birokrasi yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubermur terpilih lebih profesional dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik, serta tidak tersandera interst praktris para purna tim sukses. Padahal kaitan dengan tim sukses dimanapun di Indonesia bahkan didunia setelah selesai pemilu pasti dibubarkan. Kalau tidak, akan menjadi preseden buruk dan beban pemerintahan. Image menjadi negatif serta tidak ada positifnya. Justru membuat reputasi kepemimpinan menjadi terdegradasi.
Singkatnya, penulis menggambarkan bahwa Sultra di Tahun 2018 lalu menghadapi tiga persoalan besar yang harus segera dituntaskan jika ingin mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Ketiga persoalan itu adalah maraknya tindak korupsi, inefisiensi birokrasi, serta buruknya infrastruktur. Terkait birokrasi pemerintah, misalnya, hingga kini masih melekat beberapa stigma, antara lain pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien, mahal, serta kurang adil. Semua itu menjadi titik lemah daerah Sultra dalam upaya meningkatkan daya saing di kancah nasional.
Saat ini birokrasi kita masih menerapkan sistem berbasis karier yang kurang mampu mendinamisasi perubahan. Kritik yang sering dilontarkan terhadap lemahnya kinerja organisasi birokrasi adalah karena tidak adanya mekanisme penyesuaian diri (self adjusting mechanism). Mekanisme penyesuaian diri tersebut sangat berguna dalam mengatasi tantangan, hambatan, masalah, dan situasi yang berkembang akibat kompleksitas segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi harus diarahkan untuk membangun kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh jajaran aparatur negara.
Harapan pada Tahun 2019 ini agar pemerintahan AMAN segera melakukan percepatan reformasi birokrasi agar terbentuknya birokrasi yang bersih dan jauh dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, terbentuknya birokrasi yang efisien dan hemat, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi yang steril dari kepentingan politik maupun interst praktis para purna tim sukses. Agar kepemimpinan AMAN tidak tergerus oleh penilaian publik yang kritis.
Begitu pula Mencermatindinamika itu, memasuki Tahun 2019, melalui berbagai diskusi publik pada group washhap Sultra Demokrasi Forum dimana Gubernur Sultra dapat mencontoh pemerintahan DKI Jakarta yanh membuat Organ Khusus resmi seperti TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), TGUPP ini trigger yang bekerja mempercepat capain kinerja terutama dalam hal pengambilan keputusan. Karena kalau berharap dengan birokrasi dalam kondisi saat ini belum maksimal. Adapun Keanggotaan TGUPP ini atau apapun sebutannya sebagai Organ Khusus Gubernur ditunjuk orang – orang yang kredibel dan bisa juga bagian penampunh para purna tim sukses AMAN yang diakui kepakarannya.
Demikian. 01 – 01 – 2019
ttd
Penulis
Oleh; Hidayatullah, S.H
Ketua Presidium JaDI Sultra
