SULTRAKINI.COM: BUTON – Bupati Buton, La Bakry menghadiri Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (25 Februari 2020).
“Selamat atas pelantikan kepala Perwakilan BPKP Sultra, semoga terjalin hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan pihak BPKP Perwakilan Sultra,” kata La Bakry.
Terjalinnya hubungan yang baik tersebut dimaksudkan agar terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sultra, Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Pusat, perwakilan DPRD Provinsi Sultra, Sekda dan anggota Forkopimda provinsi, Bupati/ Wali kota, Forkopimda kabupaten/kota, Kepala OPD, pimpinan BUMN/BUMD, para Camat, Lurah, dan Kades se-Sultra.
Kepala Perwakilan BPKP Sultra baru yakni, Dr. Sasono Adi, dilantik langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dihadapan para pejabat se- Sultra.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BPKP Sultra dijabat oleh Yan Setiadi yang kini pindah tugas menjadi Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP pusat di Jakarta Timur.
Ali Mazi berharap kepada pejabat yang baru dapat segera beradaptasi sehingga kerja sama yang terjalin terus terpelihara dan ditingkatkannya. Sementara kepada pejabat lama, ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dan senantiasa sukses di tempat tugas yang baru.
Gubernur juga memaparkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar sesuai koridor yang berlaku. APIP merupakan konsultan internal bagi jajaran manajemen daerah karena berfungsi sebagai unit kerja yang memberikan masukan guna mencegah penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kapabilitas APIP agar terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
“Pengelolaan keuangan daerah bukannya tanpa masalah, namun menjadi tantangan bagi kita semua utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Ali Mazi mengimbau semua kepala daerah dan jajarannya untuk tidak segan-segan meminta pendampingan kepada BPKP dalam pengelolaan keuangan atau penyelenggaraan pembangunan daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi.
Sementara itu, Deputi BPKP Pusat Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, mengatakan hubungan baik antara BPKP dengan pemerintah provinsi dan kab/kota diharapkan terus terjalin.
“BPKP akan terus berkontribusi dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel di daerah,” ujar Dadang.
Laporan: Aisyah Welina
Editor: Sarini Ido
