SULTRAKINI.COM: KENDARI – Buntut dari keterlambatan pembayaran honor 174 anggota Gugus Tugas Covid -19 Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berujung pada penyegelan Posko Gugus Tugas pada 7 Oktober 2021, ditanggapi serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.
Bukan hanya menyangkut honor 174 anggota Satgas Covid-19 yang menunggak enam bulan, namun makan minum anggota Satgas Covid saat bekerja juga kurang diperhatikan.
Hal itu terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi IV DPRD Sultra bersama BPBD Sultra, Satgas Covid-19 Sultra, dan BPKAD Sultra, Selasa (12/10/2021).
Di depan anggota dewan, salah satu anggota Satgas Covid-19 Sultra, Haryanto Gain membeberkan kurangnnya perhatian Pemprov Sultra terhadap anggota Satgas, padahal mereka sudah bekerja secara maksimal bahkan mengorbankan diri mereka dan keluarga.
Salah satunya, BPBD Sultra tidak menyediakan fasilitas makan minum. Padahal anggarannya ada. Hal itu terjadi sejak pergantian kepala BPBD, yang kini dijabat oleh Muhammad Yusup.
“Pasca Muhammad Yusup dilantik sebagai kepala BPBD, perhatian terhadap kesejahteraan anggota Satgas Covid berubah drastis. Tak jarang kami hanya makan indomie untuk menjanggal perut. Kadang juga makan pepaya. Ini terjadi dalam kurun waktu tiga bulan dari Juni sampai September,” ujarnya.
(Baca juga: Posko Gugus Tugas Sultra Disegel, Ratusan Anggota Gugus Tugas Mogok)
Ia melanjutkan, dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) salah satu item pembiayaan adalah konsumsi. Tetapi konsumsi bagi anggota Satgas kurang diperhatikan. Parahnya lagi, pasca berakhirnya RAB periode Juni hingga September, perhatian konsumsi untuk anggota Satgas Covid-19 putus total.
Bahkan kata Haryanto Gain, setelah dilantik sampai saat ini, Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup belum pernah menemui atau datang ke posko Satgas Covid untuk berbincang, menanyakan keadaan personel yang bekerja.
“Kepala BPBD Sultra tidak peduli dengan kami, apakah mau mati atau hidup. Atau makan apa dan lain sebagainya,” keluhnya.
Haryanto Gain mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengadukan hal itu, namun tidak pernah dihiraukan.
“Kami sudah mengadu dan tidak pernah digubris,” akunya.
Menanggapi itu, Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup mengungkapkan, pernyataan anggota gugus tugas terkait dirinya tak pernah berkunjung di posko Satgas Covid-19 lebay atauberlebihan.
“Itu lebay. Kata orang Jakarta hal itu lebay. Buktinya semuanya tuntas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai mendesak kepala BPBD Sultra agar segera menyelesaikan polemik tersebut. Tidak dibiarkan berlarut-larut yang berdampak kian lambannya pemberian hak anggota Satgas Covid-19.
“Kesimpulan RDP hari ini meminta BPBD Sultra segera menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran honor anggota satgas covid. Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga hari ini sudah dicairkan,” tuturnya.
Ia menekankan agar BPBD Sultra mesti memperhatikan kesejahteraan anggota Satgas Covid. Agar kedepan tidak kagi terjadi polemik yang sama.
“Lingkup OPD yang tergabung dalam satgas covid mesti rapat internal. Bagaimana kembali mengeratkan sinergi dalam bekerja memutus mata rantai pandemik covid-19,” pungkasnya. (B)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
