SULTRAKINI.COM: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan semua institusi untuk menyikapi secara serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang komunitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menolak ideologi pancasila.
“Pemerintah dan semua institusi hendaknya tidak meremehkan dua persoalan kecenderungan tersebut. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merugikan pemerintah,” tegas Bambang, Senin (19/11/2018).
Menurut data Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rincianya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme telah dilaporkan kepada presiden.
Hasil survei Kementerian Dalam Negeri menemukan 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi pancasila. Dirjen politik dan pemerintahan umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan penolakkan terhadap ideologi pancasila telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.
“DPR berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merugikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Bambang.
Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan dengan serius. Apabila persoalan tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi Negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecurian.
Paling mengejutkan adalah temuan 19,4 persen PNS yang menolak ideologi pancasila dan menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki.
Sumber: Dari berbagai sumber
Laporan: Hartia
