Ketua DPRD Busel Didesak Minta Maaf ke Warga

  • Bagikan
Ketua DPRD Busel, La Usman saat menghadiri rapat paripurna pembahasan APBD 2019, Kamis (29 November 2018) (Foto: istimewa)
Ketua DPRD Busel, La Usman saat menghadiri rapat paripurna pembahasan APBD 2019, Kamis (29 November 2018) (Foto: istimewa)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Himpunan Pemuda Buton Selatan (Hima) menyayangkan sikap Ketua DPRD Busel, La Usman yang tersandung penyalahgunaan narkoba di Jakarta. Sebagai wakil rakyat, perbuatan La Usman dianggap tidak terpuji dan mencoreng nama lembaga.

Pascabebas rehabilitasi. La Usman kembali berkantor, ahkan mengikuti rapat paripurna APBD Busel 2018.

“Ini kan aneh. Semestinya dia harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Buton Selatan atas sikap beliau yang tidak memberikan contoh dan perwakilan yang baik dengan perbuatan melanggar hukum, bagaimana pun masyarakat Buton Selatan sangat kehilangan kepercayaan,” ujar Pendiri Himpunan Pemuda Buton Selatan, Asman Hamidu kepada SultraKini.Com, Sabtu (1/12/2018).

Ia menilai, yang bersangkutan harusnya meminta maaf atas perbuatannya yang tertangkap menyalahgunakan narkoba oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di salah satu hotel di Jakarta pada Jumat (23/11) lalu.

Termasuk dianggap perlu pengkajian kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD Busel, sehingga anggota dewan juga tidak mengambil posisi diam atas dasar karena menganggap sesama anggota DPRD.

“Kami harapkan tindakan secara pribadi akan ditunggu oleh masyarakat terkait sikap oknum tersangka yang merupakan pucuk pimpinan, sikap dari DPRD Busel sendiri, karena di sana ada pelanggaran meskipun mendapat keringanan berupa rehabilitas,” tambah Asman.

“Sikap DPRD Busel saat ini ditunggu oleh masyarakat setempat sebagai ukuran masyarakat tentang paham dan karakter perwakilan kami, apalagi ini menghadapi momentum pemilihan legislatif kedepanya,” sambungnya.

La Usman merupakan kader PAN yang dipercayakan menduduki kursi Ketua DPRD Busel.

Ketua DPD PAN Busel, Sofyan Kaepa, mengaku kasus kader PAN itu diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat PAN. Terkait sanksi parpol ia tidak merincikannya. Namun pastinya, teroris, korupsi, dan narkoba memiliki konsekuensi dari partai seperti pertukaran atau pergantian hingga pemecatan.

“Semua itu kembali kepada DPP dan DPW yang punya hierarki partai. Kami selaku Ketua DPD PAN Buton Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada partai DPW dan DPP,” jelas Sofyan dilansir dari Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan