Ketua DPRD Wakatobi Kritisi APBD Turun pada Masa Bupati Haliana

  • Bagikan
Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin. (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Sekitar tujuh bulan menjabat Bupati Wakatobi, sejumlah kebijakan diambil Haliana menuai kritik dari sejumlah kalangan. Bahkan kritikan itu datang dari DPRD Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin menilai sejak Kabupaten Wakatobi berdiri 18 tahun, baru pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Haliana-Ilmiati Daud APBD 2022 turun Rp 86 miliar.

Dikatakannya, masa pemerintahan Haliana-Ilmiati saat ini APBD turun sampai Rp 86 milar. Anggaran sebanyak itu jika dibelanjakan untuk kepentingan daerah dianggap bisa mengangkat perekonomian masyarakat.

“Kalau ekonomi kita saat ini kurang bergairah, saya kira ini berkaitan dengan anggaran daerah yang berhasil diturunkan oleh kekuasaan saat ini,” ujarnya, Selasa (22 Februari 2022).

Jika Pemda Wakatobi beralasan penurunan APBD 2022 dikarenakan pandemi Covid-19, lanjutnya, namun fakta menunjukkan pada pemerintahan sebelumnya APBD Wakatobi tetap naik padahal Covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia pada 2019.

Dirinya juga menyinggung Bupati Wakatobi, Haliana tidak mencairkan dana olahraga, dengan alasan yang tidak rasional.

“Alasannya karena sebagai Ketua KONI saya dianggap melanggar. Sementara kita konsultasi ke KONI Provinsi, KONI Pusat, bahkan dengan Menteri Olahraga semua bilang tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan janganlah hanya karena kita beda haluan politik, prestasi olahraga daerah ini kita korbankan,” tambahnya.

Persoalan lain kata Hamiruddin, yaitu janji politik Bupati Wakatobi terkait kapal murah Rp 120 ribu belum direalisasikan.

“Begitu ada kapal swasta harganya Rp 170 ribu diklaim milik Pemda. Kalau kapal murah dari bupati sebelumnya, yaitu kapal Jet Liner dan Sabuk Nusantara,” sambungnya.

Selain itu banyak persoalan dalam program Bupati Wakatobi, seperti bawang merah, udang vaname, dan pemberhentian ASN eselon II, III, dan IV.

Kata dia, ketika kader Golkar dipercaya memegang kekuasaan, minimal menyaksikan pembangunan infrastruktur daerah, pertimbangan geopolitik dalam pelantikan pejabat, menempatkan kader birokrasi yang punya kemampuan pada posisi yang tepat, dan memimpin tim. Secara prinsip kader Golkar di DPRD Wakatobi mendukung setiap upaya Pemda mensejahterakan masyarakat, misalnya tidak menghambat APBD serta RPJMD disetujui.

“Tetapi sebagai sebuah partai di luar kekuasaan, dan dalam rangka fungsi pengawasan DPRD Wakatobi, wajib hukumnya bagi kader Golkar mengkritisi kebijakan kekuasaan manakala tidak sejalan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Hamiruddin. (C)

Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan