SULTRAKINI.COM: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan demokrasi pasar dalam pelaksanaan musyawarah daerah di Kendari pada Sabtu (27/8) lalu. Demikian dikatakan Ketua Organisasai Kepemudaan (OKP) Banteng Mudah Indonesia La Ode Umar Bonte kepada SultraKini.com, Selasa (30/8/2016).
Demokrasi pasar dimaksud bahwa banyak OKP tidak jelas yang dipegang oleh oknum-oknum tertentu yang dimunculkan nanti menjelang Musda KNPI Sultra dengan memperlakukan mekanisme tawar menawar harga.
“Setahu saya ada tiga orang yang mengendalikan OKP tidak becus itu, satu orang ada yang memegang 30 OKP, ada pula orang yang pegang 18 OKP dan yang lainnya memegang 20-an OKP. Bayangkan kalau satu OKP dibayar Rp3 juta untuk mengarahkan suaranya pada calon Ketua KNPI tertentu,” kata Umar yang juga anggota DPRD Kota Kendari.
Umar menyebut OKP tersebut tidak becus karena selama ini tidak jelas struktur organisasinya, siapa pengurusnya, di mana sekretariatnya. “Nanti menjelang Musda KNPI lalu ditunjuklah orang-orang tertentu sebagai pengurus dengan dibuatkan stempel baru organisasi,” kata Umar.
Selain KNPI Sultra didominasi OKP tak jelas, menurut Umar bahwa Musda KNPI di Kendari pekan lalu tidak sah secara hukum karena tanpa sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI versi pimpinan Fahd El Fouz A Rafiq yang diakui oleh pemerintah melalui pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Memang ada perwakilan DPP KNPI yang menghadiri Musda tersebut, namun kata Umar, rupanya orang-orang itu adalah bukan versi KNPI yang sah secara hukum. “Makanya oleh DPP KNPI versi Fahd kami diminta untuk mempersiapkan kembali musda yang benar,” kata Umar.
Seperti diketahui Kemenkumham telah memutuskan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Kongres Luar Biasa atau yang diketuai Fahd El Fouz A Rafiq sebagai kepengurusan yang sah. Pengakuan tersebut tertuang dalam keputusan dari Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0010877.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 25 Oktober 2015.
Namun demikian Umar tidak mempersoalkan kepanitiaan dan hasil Musda KNPI Sultra barusan, karena Musda yang akan dilaksanakan oleh pihaknya pada September 2016 nanti adalah berlainan pengakuan. “Musda kami nanti adalah yang resmi versi Fahd. Kalau pun ada versi lain silakan saja juga jalan,” kata mantan aktivis mahasiswa era 2000-an tersebut.
Awalnya, Umar telah mencalonkan diri dalam Musda KNPI Sultra sebelumnya, namun dalam perjalanannya mengetahui bahwa Musda tersebut tidak dilegitimasi oleh DPP KNPI yang resmi, sehingga segera menarik berkas.
“Saya sebenarnya sudah mendaftarkan diri, tetapi karena saya lihat hal itu tidak sesuai dengan prosedur maka saya menarik diri,” ujar Umar yang saat ini sedang berada di Jakarta.
Menurut Umar, Musda KNPI yang dimenangkan Syahrul Bedu secara aklamasi tidak sah karena hanya dihadiri 103 OKP dari total 158 OKP. OKP yang tidak hadir sengaja tidak diundang untuk kepentingan dukungan tertentu.
