SULTRAKINI.COM: KENDARI – Menyikapi mutasi pejabat struktural Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov), Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Pemerintahan menilai itu sah-sah saja sepanjang telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun perlu dilakukan secara hati-hati kedepannya.
“Kami minta pihak Pemprov, langkah-langkah seperti ini harus secara hati-hati, karena Sultra ini sekarang pada sisi pengelolaan keuangan dan birokrasi dianggap sudah bagus, selayaknya perhatian pemerintah sekarang harus lebih ditingkatkan lagi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sultra, Taufan Alam ditemui di ruang kerjanya usai hearing dengan BKD Sultra, Selasa (8/1/2018).
Terkait beberapa pejabat yang ditempatkan pada posisi tidak sesuai bidang keilmuannya, DPRD akan mengevaluasinya. Apabila pejabat bersangkutan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak dilakukan evaluasi.
“Karena ini sudah melalui konsultasi, kita beri kesempatan dulu, jika kinerja yang bersangkutan berbanding lurus dengan apa yang menjadi tugasnya, kita tidak akan evaluasi,” lanjutnya.
Gubernur Sultra, Ali Mazi sebelumnya merotasi lebih dari 40 pejabat lingkup Sultra pada Senin (7/1/2019). Tetapi acara itu tanpa dihadiri Wagub Sultra, Lukman Abunawas karena tidak diundang.
Lukman pun mengaku, sesuai kesepakatan pasangan AMAN (Ali Mazi-Lukman Abunawas) ini, urusan birokrasi akan ditangani dirinya, sementara urusan lainnya menjadi kewenangan Ali Mazi.
(Baca: Lukman Abunawas: Ali Mazi Tidak Komitmen)
(Baca juga: Gubernur Sultra Rotasi 11 Staf Menjadi Sekretaris dan Kabid)
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
