SULTRAKINI.COM: KONAWE – Upaya meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus digalakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe. Sebagai implementasi atas upaya tersebut, DP3A melaunching Komite Pemerhati Kekerasan (KPK) dan Sekolah Ramah Anak, Kamis (15/11/2018).
Launching berlangsung di SMPN 2 Unaaha, salah satu dari sepuluh sekolah yang menjadi percontohan program KPK dan Sekolah Ramah Anak 2018. Acara tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara dan Penjabat Sekda Konawe, Ferdinan, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala DP3A Konawe, Cici Ita Ristianty sebagai penggagas menuturkan, program tersebut merupakan sebuah inovasi dalam menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun ini, KPK dan Sekolah Ramah Anak akan ada di lima kecamatan, yakni Unaaha, Wawotobi, Tongauna, Anggaberi, dan Konawe.
“Masing-masing kecamatan, ada dua sekolah percontohannya. Satu SD dan satu SMP. Insya Allah tahun depan kita tambah di lima kecamatan lagi dan seterusnya sampai terpenuhi di dua puluh sembilan kecamatan se-Kabupaten Konawe,” jelasnya.
Cici-demikian sapaan akrabnya-menerangkan, pada 2017 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi ada di Konawe. Total laporan yang masuk di DP3A dari Polres Konawe mencapai 79 kasus. Namun, angka tersebut menurun drastis pada 2018, yakni 29 kasus dari Januari hingga September.
“Dengan program KPK, kita harapkan bisa menekan tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ke titik terendah. Dengan sekolah ramah anak pula kita ingin menghadirikan sekolah yang betul-betul memberi perhatian dan melindungi hak-hak dari anak didiknya. Kita akan membuktikan bahwa Konawe adalah kabupaten layak anak,” terangnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara menuturkan, rentannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya terjadi karena faktor ekonomi. Sehingga pada periode ini Konawe akan berfokus pada program kebangkitan ekonomi.
Menurutnya, dari 1,5 T proyeksi APBD Konawe 2019, 40 persennya akan dipakai menggerakan ekonomi melalui program-program khusus untuk pemberdayaan perempuan.
“Program pemberdayaan terhadap perempuan ini akan kita gerakan dari berbagai sektor, termasuk pertanian dan perikanan,” katanya.
Sebagai contoh, di Konawe tercatat ada 3.050 nelayan. Setelah diverifikasi lagi, jumlahnya yang aktif 1.800 orang. Para nelayan ini akan diberi stimulan bantuan dari Pemda.
“Nelayan ini kita kasi stimulan. Kalau suaminya pergi tangkap ikan. Makanya istrinya kita kasih kegiatan untuk mengelola karamba. Dengan demikian, suami istri ini bisa sama-sama menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,” terangnya.
Usai launching, Wakil Bupati Konawe, Sekda, Kepala DP3A, dan para hadirin dari berbagai instansi ramai-ramai menandatangani spanduk deklarasi untuk memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, Wabup dan hadirin lainnya diajak jalan-jalan ke sekretariat KPK SMPN 2 Unaaha. Di tempat itulah, peserta didik boleh mencurahkan hatinya baik secara langsung mau pun menuliskannya untuk dimasukan ke kotak yang telah disediakan.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Sarini Ido
