Lancarkan Penyaluran APBN, KPPN Kendari Bimtek Satker

  • Bagikan
Kepala KPPN Kendari, Tegut Retno Sukarno (tengah). (Foto: Dok. KPPN Kendari)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Sulawesi Tenggara mengadakan bimbingan teknis End User Training (EUT) Sakti secara daring dan luring pada 16-27 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan agenda lanjutan roll out Sakti yang nantinya dilaksanakan 2022.

“Kegiatan ini sangat penting bagi satker, sehingga saya berharap peserta mengikuti kegiatan secara serius. Nanti awal 2022, satker ini tidak lagi mengalami kesulitan dalam implementasi aplikasi Sakti agar penyaluran APBN 2022 tidak terhambat akibat satker belum paham penggunaan Sakti,” jelas Kepala KPPN kendari, Tegut Retno Sukarno, Senin (16/8/2021).

Peserta bimtek yang berjumlah 256 satker itu nantinya akan menerima pelatihan mulai dari perekaman data supplier, membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.

Jadi peran satker mulai dari operator, bendahara, PPK dan PPSPM sangat penting hingga terbitnya SPM yang akan menjadi dasar pengeluaran APBN. Demikian juga modul pelaporan yang nantinya digunakan sebagai Laporan SAI dan LPJ bendahara.

“Satker yang hadir secara langsung dapat mengoptimalkan pelatihan ini dan kami juga mendorong satker untuk dapat mengadakan bimtek atau pelatihan Sakti di wilayahnya dengan melibatkan kami,” ujar Teguh.

Kepala KPPN Kendari juga menyampaikan, pihaknya sedang diusulkan untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam penilaian Kementerian PAN RB. Olehnya itu, KPPN Kendari meminta satker dan stakeholder mitra KPPN Kendari untuk dapat lolos penilaian dari Kemenpan RB, di samping itu di dalam melayani stakeholder, petugas KPPN tidak pernah memungut biaya apapun.

Baca:   Karena Satu Alasan Pemda Konsel Tidak Diberikan Dana Insentif Daerah

“Dalam penilaian Kemenpan RB ini apabila ada petugas KPPN yang melakukan hal tersebut segera laporkan kepada saya. Kami juga mengharap agar petugas kami tidak diberi janji atau lainnya di dalam layanan KPPN,” tambahnya.

Bimtek tersebut berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap peserta hanya perwakilan di setiap satker. (C)

Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan