SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Anggota DPRD Kolaka dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Abdul Muin, menyebut PLN Kolaka semrawut dan amburadul. Sebab masih banyak persoalan dan keluhan warga di Kabupaten Kolaka terkait kelistrikan.
“Di Komisi III saja sudah banyak sekali RDP dengan PLN apalagi keluhan dari masyarakat, kalau hanya satu dua saja itu masih normal, tapi ini sangat banyak warga yang mengeluh, jadi itu tanda PLN Kita masih semrawut dan Amburadul, dan persoalannya itu-itu terus, pemadaman, pelayanan dan pembayaran yang meningkat,” papar anggota Komisi II tersebut saat ditemui (17/05/2017) di kantornya.
Mantan Kepala Unit PLN Pomalaa itu juga menyayangkan hal itu terjadi terus-menerus tanpa ada solusi dan perbaikan dari pihak PLN Kolaka sendiri. “Ini jelas ada yang salah di internal PLN sendiri, kalau pemadaman dengan alasan defisit itu sudah bukan lagi alasan, sebab kita sudah surplus dengan adanya suplay dari Antam sebesar 5 MW, lalu kenapa masih terjadi pemadaman terus? nah ini yang harus dibenahi pihak PLN, sebab listrik ini sudah menjadi kebutuhan pokok,” terangnya.
Muin juga menilai alasan pemadaman PLN Kolaka karena adanya gangguan eksternal yang tidak terproteksi yang dikemukaan saat RDP dengan Komisi tiga kemarin harusnya dari dulu sudah teratasi dengan baik.
“Itu kan alasan klasik, kalau dulu saat saya masih di PLN ada namanya sistem recloser yang menjadi proteksi setiap ada gangguan eksternal di jaringan, nda tau sekarang apa masih dipakai itu, itu yang harus dipertanyakan, sebab jangan-jangan PLN kita ini melaporkan bahwa jaringan listrik mereka di Kolaka ini bersih sehingga ditiadakan itu reclosernya, padahal kalau ada sistem seperti ini, pemadaman itu tidak akan menyeluruh dan bisa langsung ditangani secepatnya,” paparnya.
Selain itu, kata Muin, seringnya terjadi gangguan ekternal yang menyebabkan pemadaman tersebut sebenarnya bisa diminimalisir jika para pekerja pembersih jaringan yang memang sudah ditugaskan bekerja dengan baik.
“Kalau alasan gangguan eksternal karena pohon tumbang atau karena ada pohon yang menyentuh jaringan sehingga sering terjadi pemadaman itu bisa diminimalisir, karena ada pekerja yang khusus untuk itu dan itu digaji itu pekerja outshorching, kalau betul-betul mereka bekerja tidak akan ada gangguan itu, jangan-jangan hanya sekali dalam sebulan mereka turun, atau mungkin nanti ada pohon tumbang baru turun maka pastilah gangguan ekternal itu tidak bisa diatasi,” ungkapnya.
Terkait soal keluhan pembayaran listrik yang membengkak untuk KWH listrik dengan sistem catat manual, Muin juga menilai sistem pencatatan PLN masih amburadul.
“Katanya sudah gunakan sistem foto-foto KWH saat mencatat tapi buktinya masih banyak yang mengeluh, kalau hanya satu-dua saja itu dimaklumi, tapi ini sangat banyak, jadi memang di internal PLN ada yang harus dibenahi ini,” paparnya.
Selain itu sosialisasi terkait pelayanan gangguan listrik juga tidak digalakkan oleh PLN, apalagi minimnya pemberitahuan jiak terjadi pemadaman.
“Harusnya disosialisasikan kalau ada pemadaman, alasannya apa, ini tidak ditahu, lalu kalau ada gangguan dimana masyarakat melapor secara cepat, makanya disini saya mau sampaikan kalau ada gangguan listrik di Kolaka langsung saja telepon layanan 123, itu biasanya direspon cepat, kalau tidak berarti PLN kita ini memang amburadul,” jelasnya.
Dia juga memaparkan beberapa warga sering mengeluhkan tidak adanya Sertifikat Laik Operasi (SLO) saat pemasangan listrik. “Hampir rata-rata disini tidak diberikan SLO saat pemasangan, padahal Manfaat Sertifikat Laik Operasi (SLO) itu pelanggan dapat mengetahui bahwa instalasi yang dipasang oleh instalatir sudah sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga masyarakat nyaman dan aman,” terang Muin.
Laporan: Suparman Sultan/Mirwan
