Marak Pinjaman Online, Wali Kota Kendari Inginkan TPAKD Edukasi Masyarakat Lebih Cepat

  • Bagikan
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir dan Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution menandatangani SK pengukuhan pengurus TPAKD Kota Kendari, (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir dan Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution menandatangani SK pengukuhan pengurus TPAKD Kota Kendari, (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir sampaikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kendari yang menyandang tugas menjadi forum agar memberikan edukasi pada masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat, tidak terkecuali pinjaman online yang marak saat ini.

“Kenapa disebut percepatan karena kemajuan teknologi ini sudah jauh meninggalkan kita dan masyarakat tidak bisa beradaptasi. Misalnya generasi milenial akan menjadi tren baru hadirnya Peer-to-Peer Lending (pinjaman online) yang menawarkan keuntungan 8 persen hingga 15 persen diatas rata-rata suku bunga BI,” kata Sulkarnain, Selasa (20/4/2021).

Menurut wali kota, tawaran pinjaman online ini lebih asik sebab antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal tidak bertemu secara lagsung sehingga anak muda yang punya kelebihan duit tidak menabung lagi dan tidak deposito lagi tapi akan masuk ke pinjol ini.

Namun Ia juga tetap mengingatkan agar masyarakat legal dan logis berinvestasi pada pinjol sebab masih banyak yang berstatus ilegal dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

“Maka fungsi TPAKD ini semakin penting kerena banyak lembaga-lembaga yang abal-abal tidak resmi, tidak akuntable, dan bukan meningkatkan ekonomi kita tapi berniat mendapatkan keuntungan sesaat dan membuat masyarakat kita jadi korban. Ini tugas kita nanti, memilah dan memperkenalkan kepada masyarakat,” terang Sulkarnain.

Disisi lain TPAKD ini juga diharapkan, nanti dapat menyaring beberapa lembaga penyelenggara jasa keuangan di Kota Kendari untuk dipertemukan dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kendari, lalu di pertemukan juga antara orang yang ingin berinvestasi dan orang yang membutuhkan permodalan.

“TPAKD ini sangat banyak dilibatkan dari Pemkot maupun Pemprov Sultra dan stakeholder lainnya seperti pengelola lembaga jasa keuangan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana Tim ini berfungsi berperan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat,” pintanya.

Berdasarkan data secara nasional, Wali kota katakan, baru 29 persen masyarakat Indonesia melek literasi keuangan. Hal ini menunjukkan masih masyarakat yang tidak memahami lembaga jasa keuangan.

“Kita masih sangat terbatas memahami seperti apa itu lembaga keuangan, seperti apa itu proses mendapatkan pembiayaan dan permodalan. Saya harap dati data tersebut bisa kita naikan inklusi dan literasi keuangan 50 persen sampai 70 perse,” ujarnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sultra, Mohammd Fredly Nasution juga mengatakan hingga saat ini literasi dan inklusi keuangan di Sultra telah mencapai target nasional sesuai data ditahun 2019.

“Jadi kita capai target inklusi 75,07 persen diatas target nasional 75 lersen sedangkan litrasi juga 36 persen dan diatas target nasional 35 persen tapi ini terus di dorong. Jadi dari 75 persen dan 36 persen itu kan berarti masih ada yang belum terinklusi dan kita akan tetap terua dorong,” jelas Fredly.

Fredly juga harapkan TPAKD ini bisa menekan angka kemiskinan sesuai visi Presiden RI awal dari rencana pembentuknya TPAKD.

“Salah satu peyebabnya kurangnya akses dilembaga keuangan jadi masyarakat sulit meningkatkan kesejahteraannya. Semoga TPAKD ini bisa menuntaskan kemiskina dan membawa kesejahteraan,” pungkasnya. (B)

(Baca juga: Pengguna Pinjaman Online Meningkat di Sultra)

Laporan: Wa Rifin
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan