SULTRAKINI.COM: KENDARI – Salah seorang mantan bakal calon gubernur pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Masihu Kamaluddin mengatakan kos politik untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur minimal Rp 113 miliar.
“Idealnya untuk biaya ongkos politik butuh sampai Rp 113 miliar, kalau untuk seorang pegawai itu tidak akan sanggup, kecuali harus korupsi,” kata Rektor Universitas Lakidende itu dikesempatannya pada Forum Jurnalis Sultra bertemakan Bincang Politik Pilkada, Korupsi, dan Masa Depan Sultra, Minggu (18/3/2018).
Dikatakannya, gambaran biaya kos politik berasal dari pengalaman pribadinya mencalonkan diri yang pada akhirnya batal akibat tidak adanya partai politik pengusung.
Dia mengaku, kos politik dibagi atas beberapa hal, yakni biaya sekertariat di 17 kabupaten/kota di Sultra, biaya logistik, biaya tim sukses, publikasi, maupun biaya sumbangan-sumbangan lainnya.
“Tujuh miliar untuk sekertariat di 17 kabupaten/kota, biaya publikasi Rp 20 miliar, biaya logistik Rp 27 miliar, biaya sosialisasi itupun tidak menggunakan helikopter untuk biaya perjalanan belum lagi yang lain-lainnya,” ujarnya.
Dirinya menganggap bahwa, demokrasi seperti itu demokrasi yang ditentukan oleh kos atau ongkos yang lebih besar. Dia berkesimpulan akan lebih bagus harus kembali pada undang-undang, sebelum diamandemen DPR yang menentukan kepala daerah.
Ditambahkannya, memilih seorang pemimpin dilihat dari indikator visi-misi, kemampuan bukan karena suku, dan agama.
“Kita memilih bukan karena sukunya,” ucapnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
