SULTRAKINI.COM: KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe hingga saat ini terus berbenah. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di sana.
Tahukah kamu, bahwa di DPRD Konawe punya program revitalisasi. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Ketua DPRD Konawe sebelumnya, Gusli Topan Sabara. Program revitalisasi ini dikenal dengan program 3R.
Revitalisasi Insfrastruktur
R yang pertama dalam program 3R adalah revitalisasi Infrastruktur. Revitalisasi yang dimaksud adalah peningkatan sarana dan prasarana yang ada di DPRD Konawe.
Pada akhir tahun 2016, DPRD Konawe melakukan renovasi terhadap gedung utama sekretariat yang biasa dipakai sebagai ruang paripurna. Gedung yang belakangan diberi nama gedung H. Abdul Samad ini kemudian resmikan pada 9 Januari 2017.
Peresmian kala itu dihadiri langsung oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Wakilnya, Parinringi, serta Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara selaku tuan rumah. Hadir pula unsur Muspida dari sejumlah instansi. Kery sendiri katika itu sempat memuji kemegahan gedung dan memberi apresiasi kepada kontraktor yang mengerjakannya.
Selanjutnya, pada tahun 2017, DPRD Konawe kembali melakukan pembenahan infrastruktur besar-besaran. Dua bangunan dirobohkan dan kemudian dibangunlah gedung-gedung baru.
Bangunan-bangunan baru yang kini telah berdiri antara lain, gedung staf sekretariat, gedung komisi, gedung pertemuan/musalah, panggung aslirasi dan gedung fraksi (direnovasi). Bangunan-bangunan ini kemudian diresmikan oleh Wakil Bupati Konawe, Parinringi pada Januari 2018.
Lalu, apa tujuan dari pembangunan tersebut? Menurut Gusli, kantor dewan adalah rumah rakyat. Rakyat adalah pemilik sesungguhnya dari gedung-gedung tersebut.
“Kita persembahkan ini untuk rakyat. Ketika mereka ke sini, mereka bisa merasakan kenyamanan yang lebih baik, dari fasilitas-fasilitas gedung ini,” jelas Gusli.
Menurut Gusli, warga Konawe bisa memakai panggung aspirasi yang teduh ketika hendak menyuarakan aspirasinya, sehingga tak perlu lagi berada di bawah terik matahari. Kemudian, warga juga dapat menikmati fasilitas ruang hearing yang luas dan memadai, sehingga tidak perlu berdesak-desakan dalam ruangan seperti dulu.
“Dan di sini masyarakat bisa beribadah di musalah yang cukup sejuk. Semuanya kami bangun untuk kebutuhan dan kenyamanan warga Konawe yang bertamu ke sini,” terangnya.
Selain fasilitas tersebut, DPRD Konawe kini telah memiliki taman. Taman tersebut kini berada tepat di samping agak ke belakang gedung paripurna. Taman ini dihiasi tanaman bunga, air mancur dan gazebo untuk tempat bersantai. Nantinya taman ini akan dilengkapi dengan hot spot yang bisa diakses warga.
Revitalisasi Produk Hukum
. (Foto: Mas Jaya/SULTRAKINI.COM)
R selanjutnya adalah revitalisasi produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah Produk Legislasi daerah (Prolegda). Atau biasa disebut Peraturan Daerah (Perda).
Perda ini terbagi atas dua, yakni Perda usulan dari Pemda Konawe dan Perda hasil inisiatif DPRD Konawe. DPRD Konawe sendiri menarget dari periode 2014-2019 bisa menghasilkan 100 Perda inisiatif.
Lalu, bagaimana hasilnya? Ternyata produktifitas DPRD Konawe dalam merancang Perda tak perlu diragukan lagi. Hingga saat ini target tersebut hampir tercapai. Persentasenya sudah di atas 80 persen. Itu baru Perda inisiatif saja. Jika digabungkan dengan Perda usulan Pemda, totalnya sudah lebih dari seratus.
Unitknya, dari 100 Perda inisiatif yang ditarget, 80 persen di antaranya adalah Perda menyangkut budaya. Hal ini dilakukan DPRD agar kedepannya, segala kebijakan tentang pembangunan Konawe tidak melupakan sisi budayanya.
“Contoh Perda tentang budaya ini, misalnya penamaan jalan di Konawe dengan nama-nama pahlawan atau tokoh penting di Konawe. Ini penting bagi generasi agar mengetahui sosok-sosok yang telah berjasa untuk daerah,” terangnya.
Revitalisasi Birokrasi
R yang terakhir adalah revitalisasi birokrasi. Revitalisasi ini lebih ditujukan kepada internal DPRD sendiri, baik staf sekretariatnya maupun anggota legislatifnya.
Kedisiplinan adalah kunci utama dalam program ini. Kehadiran staf sekretariat akan diperketat lewat kotrol dari Seketaris Dewan. Sementara kehadiran dan kode etik dewan lainnya sepenuhnya akan dikontrol oleh Badan Kehormata.
Diharapkan, dengan kedisiplinan ini suasana kerja di DPRD Konawe bisa lebih baik. Para staf bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Para anggota dewan pun bisa melayani masyarakat dengan baik pula
Masalah kedisiplinan ini tak hanya ditekankan ketika Gusli menjabat. Penggantinya, H. Ardin bahkan juga punya penekanan tersendiri terkait masalah kedisiplinan.
Sama seperti Gusli, pendahulunya, Ardin sendiri selama menjabat dikenal sebagai sosok yang rajin berkantor. Pagi-pagi mobilnya tampak sudah terparkir di lobi gedung utama. Hal itu ia lakukan untuk memberi keteladanan terhadap staf dan anggota DPRD lainnya.
“Kedisiplinan kita kembali galakan, Khususnya masalah kehadiran. Tiap pagi anggota dewan sudah harus masuk berkantor jika tak ada agenda dinas di luar. Ini penting, jika ada masyarakat yang sewaktu-waktu datang kepada mereka meminta penyelesaian masalah,” tandansya.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Habiruddin Daeng
