SULTRAKINI.COM: Upaya pencegahan tindak pidana korupsi terus digalangkan. Namun ada saja aparatur yang terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bukan salah sistem ataupun regulasi korupsi merajarela, namun penyebabnya adalah mental individu masing-masing.
“Selalu kami ingatkan baik pemerintah pusat, Kemendagri, KPK, kejaksaan, kepolisian, pahami area rawan korupsi, Kepala daerah dan pemangku kebijakan, SKPD sampe camat semua harusnya paham tentang aturan dan mekanisme,” kata Tjahjo di Semarang, Senin (13/8/2018).
Area rawan korupsi yang dimaksud Mendagri, yakni perencanaan anggaran, mekanisme dana bansos, dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Tiga hal ini, tak jarang membuat para abdi negara terjerat korupsi.
“Tiga hal ini yang terus membelit banyak gubernur, bupati, wali kota yang tiap tahun seringnya meningkat. Ini yang terus kami sampaikan di tiap awal pagi untuk selalu ingat area rawan korupsi,” ucapnya.
“Kalau sampai kena OTT ya wong sistemnya udah bagus kok. Kami kembalikan ke yang bersangkutan, tetap kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka,” tambah Mendagri.
Saat ditanya, apakah penyebab banyaknya aparatur atau kepala daerah kena kasus karena gaji yang kecil, Tjahjo menjawab, gaji kepala daerah misalnya memang kecil. Tapi itu bukan alasan kemudian berbuat malas. Pemerintah sendiri sebenarnya terus berupaya memperbaiki penghasilan kepala daerah. Ia contohkan, tunjangan bagi kepala daerah yang terus ditingkatkan.
” Kalau kita mau jujur dengan gaji 6-8 juta, seorang wali kota dan wakil kan enggak cukup ya. Tapi terus coba kita perbaiki lewat dana tunjangan dan sebagainya,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.
Sumber: Puspen Kemendagri
Editor: Sarini Ido
