SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Guru tidak tetap Kabupaten Buton Tengah (Buteng) merasa dibohongi dengan janji manis Samahuddin dan La Ntau saat menggelar kampanye saat Pilkada 2017. Mereka saat itu menjanjikan gaji honor daerah (Honda) bagi para GTT Rp1,5 juta perbulannya.
Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi. Parahnya lagi, para para pendidik yang berstatus honorer itu tidak menerima honor dari sumber lain seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya honor yang belum diterima itu dialokasikan dari APBD Buteng.
Salah seorang GTT yang enggan yang disebutkan namanya menyatakan, bahwa pasangan Samahuddin dan La Ntau hanya mengumbar janji kepada GTT saat kampaye. Hal itu dilakukan untuk meraup suara. Buktinya sampai sekarang honor GTT yang dijanjikan Rp1,5 juta perbulan itu, tidak jelas. Bahkan akan dihitung lagi dengan berdasarkan jam mengajar.
“Ada sebagian GTT menerima kurang dari itu kalau dihitung jam kerja. Janji Bupati yang Rp1,5 juta ini, nihil alias bohong,” kesalnya saat dikonfirmasi oleh SultraKini.com, Rabu (10/10/2018).
Menurutnya yang makin membuat kesal lagi, perhatian pemerintah hanya pembangunan di sektor fisik dan infrastruktur saja. Sementara pembangunan nonfisik untuk perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terlalu diperhatikan bahkan dikesampingkan.
“Untuk apa infrastruktur bagus, kalau masyarakat Buteng menjadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya
“Apakah mereka lupa, atau tidak berpikir, yang menjadikan mereka bupati, presiden, dan lain sebagainya itu berkat jasa guru. Saya mengeluh juga, bahwa nilai ujian SMP paling rendah, bagaimana tidak mau rendah kalau modelnya begini,” lanjutnya
Mestinya, Bupati Buteng mampu merealisasikan janji tersebut, agar honorer bisa bekerja dengan baik, karena sudah ada porsi anggarannya di dinas pendidikan.
“Jadi kalau Kadisnya, tidak mampu kelola itu dinas, lebih baik memundurkan diri saja, supaya dikelola oleh orang yang lebih kompoten,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Buteng, Sabaruddin, mengatakan pihaknya tidak mau berkomentar mengenai hal itu, karena ranah tersebut sudah diambil alih oleh Sekretaris Dinas (Sekdin) Dikbud, Wujuddin.
“Kalau terkait itu, saya tidak mau berkomentar, karena sudah diambil alih mi sama pak Sekdin. Jadi lebih baik kita konfirmasi ke dia supaya jelas,” tuturnya saat ditemui oleh media ini diruang kerjanya Rabu (10/10/2018)
Sementara itu, Wujuddin, mengakui bahwa persoalan Honda ini memang sudah sangat terlambat, namun keterlambatan tersebut diakibatkan perubahan dari Bos Daerah (BOSDA) menjadi Honda, sehingga menunggu anggaran perubahan, baru bisa dicairkan.
“Kalau BOSDA kemarin pihak keuangan kurang setuju dengan itu, kecuali Honda,” tuturnya saat dikonfirmasi diruang kerjanya oleh SultraKini.com, Selasa (16/10/2018).
Begitu pula dengan besaran pembagian honor GTT, lanjut Wujuddi. Awalnya dihitung dari 1 Juta per GTT, berubah menjadi hitungan jam mengajar. Hal tersebut dilakukan, selain sudah menjadi aturan guru, juga untuk menghilangkan kecemburuan sosial antar sesama.
“Masa kita mau samakan, antara yang mengajar cuma 10 jam dengan 20 jam, itu kan tidak mungkin, nanti ada kecemburuan sosial,” tambahanya.
Selain itu, dengan diberlakukan seperti itu, akan menambah jumlah GTT yang mendapatkan Honda. Karena untuk menikmati Honda GTT harus mengajar 24 jam perminggunya.
“Jadi yang tadinya hanya kurang lebih 800 GTT, kemungkinan jumlahnya akan bertambah. Karena ada sebagian GTT yang tidak mencukupi 24 jam mengajar,” jelasnya
Untuk itu, Ia berharap kepada semua GTT, agar tetap bersabar. “Insya Allah november ini sudah ada kejelasan, dan penerimaannya langsung ditranferkan di rekening masing-masing,” tutupnya
Laporan: Ali Tidar
Editor: Habiruddin Daeng
