SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Sebanyak 399 aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang tercatat dan dilaporkan, baru 41 bidang tanah memiliki sertifikat resmi. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap penyertifikatan tanah.
Pada 2018 silam, penyertifikatan reguler hanya dilakukan untuk tujuh bidang tanah, sementara pada 2019, penyertifikatan reguler tidak ada. Padahal esensinya, sangat penting bagi Pemda untuk kenyamanan dalam menjalankan semua program pemerintah.
Mengakali minimnya anggaran tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Buteng, Muslim, memanfaatkan program pemerintah, yakni BPTSN atau Prona untuk mensertifikatkan aset-aset yang belum tersertifikat.
“Ada 40 bidang tanah akan disertifikatkan melalui program BPTSN atau Prona di pertanahan tahun ini,” terang Muslim, Selasa (10/9/2019).
Semua bidang tanah yang tercatat tersebut memiliki alas hak seperti hibah dari pemiliknya sendiri maupun hibah dari akta notaris. Ada juga berita acara yang disepakati oleh masyarakat bahwa tanah tersebut milik pemerintah.
“Ke depannya jika ada anggaran yang digelontorkan kami utamakan untuk disertifikatkan itu lahan yang berpotensi dicaplok oleh masyarakat dengan alasan milik nenek moyangnya mereka,” jelasnya.
Dia berharap, Pemda dan DPRD dapat memperhatikan hal tersebut karena masih banyaknya lahan belum tersertifikat, juga semakin bertambahnya jumlah aset milik Pemda yang belum dicatat di setiap tahunnya.
“Walaupun tidak banyak, tetapi minimal di setiap tahunnya itu ada anggaran penyertifikatan, saya sudah sampaikan juga di DPRD, mudah-mudahan dapat diperhatikan, jangan sampai seperti kejadian kemarin, masyarakat menggugat lahan tempat dibangunnya gedung kesenian di Kecamatan Mawasangka,” ucapnya.
Laporan: Ali Tidar
Editor: Sarini Ido
