SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Persiapan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra (Pilgub Sultra) 2018, tindakan monitoring dan evaluasi mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Muna Barat (Mubar) di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wadaga, Selasa (28/11/2017).
Dalam kegiatannya, KPUD Mubar meminta pihak PPK dan PPS membuat jadwal piket berkantor di masing-masing sekretariat. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan sidak ke sekretariat keduanya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka anggota PPK maupun PPS akan dilakukan pleno pergantian anggota.
“Kita jadikan sekretariat PPK dan PPS sebagai sentral diskusi, jangan kita diskusi masalah internal diluar. Pengalaman pilkada kemarin banyak masalah internal di tingkat PPK dan PPS yang bocor. Kami juga sudah ditekankan oleh KPU RI, agar lebih banyak lakukan monitoring di tingkat PPK dan PPS,” jelas Kordinator Divisi SDM dan Sosialisasi Parmas KPUD Mubar, Muh. Taufan.
Dia mengaku, persoalan di tingkat PPK dan PPS menjadi kelemahan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk itu, segala bentuk permasalahan ditingkat PPS bisa dikoordinasikan ke tingkatan PPK, selanjutnya disalurkan ke KPUD Mubar guna diberikan tindakan penyelesaian.
“Seandainya kaliaan sudah tidak mampu kerja tim, lebih baik mundur, karena ini juga bisa menghambat kerja penyelenggara. Kepada seluruh penyelenggara, untuk mampu menjaga kekompakan agar tidak ada lagi masalah internal yang dijadikan konsumsi publik,” kata Taufan.
Monitoring dan evaluasi KPUD Mubar mengunjungi Sekretariat PPK Lawa, Wadaga, Tiworo Selatan, Maginti, Kusambi, dan PPK Napano Kusambi.
(Baca juga: Ayo.. Belajar Menjadi Pemilih Pemula dari Persiapan Sampai Pengawasan)
Laporan: Akhir Sanjaya
