Muhamad Marshudi Janji Temui PPK Pastikan Jalan Laiba – Wakumoro Dituntaskan

  • Bagikan
Anggota DPRD Sultra, La Ode Muhamad Marshudi (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhamad Marshudi berharap agar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melanjutkan pekerjaan Jalan Poros Laiba – Wakumoro.

Mengingat jalan tersebut menghubungkan tiga kabupaten yakni Muna, Muna Barat dan Buton Tengah.

Bahkan warga yang ada di wilayah itu terus melakukan pemblokiran jalan hingga menahan kendaraan dinas yang lewat. Jika tidak segera dikerjakan, maka dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini harus dilanjutkan. Jangan rakyat jadi korban, bukan masyarakat di Wakumoro saja yang jadi korban jika ini dibatalkan, tetapi semua rakyat yang ada di tiga kabupaten itu,” ujar La Ode Muhamad Marshudi, Kamis (18/11/2021).

Untuk memastikan itu, politisi PKB tersebut akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra untuk memberikan solusi agar pekerjaan jalan Laiba Wakumoro dilanjutkan.

“Saya akan segera koordinasi dengan Pak Kadis selalu PPK, kalau bisa sebentar malam ini. Atau tidak paling lambat besok saya temui,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu lanjut Marshudi, akan menawarkan solusi kepada PPK agar jalan tersebut dikerjakan dan selesai tahun ini juga. Solusi yang akan ditawarkan yakni meminta PPK agar memanggil perusahaan pemenang tender, mampukah dia selesaikan dengan jangka waktu yang terbatas.

Baca:   BP Jamsostek Sultra: 72.084 Data Karyawan Valid Untuk Terima Bantuan Subsidi Upah

“Panggil pemenangnnya, mampukah kamu selesaikan itu. Misalnya PPK dia khawatir akan ada kerugian negara karena perusahaan pemenang sudah terima uang muka, caranya adalah tawarkan dia kontrak tanpa uang muka,” terangnnya.

Selanjutnya, jika khawatir dengan waktu, maka PPK memberikan model kontraknya ditambah dengan sub kontrak dibawahnya. Setelah tanpa uang muka, ada yang namanya jaminan pelaksanaan lima persen, berikan dia full. Dengan begitu PPK tidak khawatir lagi.

“Itulah yang saya ingin tawarkan kepada PPK. Agar jangan berpikir siapa yang akan kerjakan tapi bagaimana ini jalan agar dikerjakan sesuai dengan aturan,” sebutnya.

Menurutnya, hal yang wajar jika PPK merasa khawatir, karena jika sudah tandatangan kontrak maka itu sudah masuk tanggung jawabnya bukan lagi Pokja. Ada beberapa poin kewenangan Pokja saat lelang yakni evaluasi administrasi, lolos tidak administrasinya. Kedua evaluasi teknis yakni memenuhi syarat atau tidak.

“PPK memang hal yang wajar untuk berhati hati, karena yang namanya sudah tandatangan kontrak bukan lagi tanggung jawabnya Pokja, yang bertanggung jawab adalah PPK,” sebutnya.

Marshudi mengaku mengetahui informasih pembatalan paket pekerjaan jalan provinsi yang sudah proses lelang tersebut dari rekannya beberapa waktu yang lalu,

“Pertama kali saya dapat informasih pembatalan itu dari teman saya Ketua Frasa. Setelah itu saya konfirmasih ke Pak Kadis dan saya sampaikan bahwa jalan Laiba Wakumoro kembali diblokir,” jelasnya.

Baca:   Dekranasda Sultra Libatkan Perbankan Dalam Penguatan Sektor Kerajinan

Seharusnya kata Marshudi, semua pihak mencari jalan keluarnya sehingga jalan tersebut dikerjakan.

“Jangan hal yang utama hilang gara gara yang tidak substantf. Kenapa kita tidak bicara jalan keluar saja agar jalan ini diperbaiki sehingga tidak ada lagi pemblokiran,” akunya. (C)

Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan