SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sejumlah organisasi dari berbagai elemen di Kota Kendari meminta pengusulan calon wakil wali Kota Kendari berlangsung secara demokratis dan terhidar dari berbagai kepentingan. Sulkarnain selaku wali kota juga diminta meninjau kembali sejumlah nama usulan partai pengusung karena dinilai mengganjal.
Hal ini disuarakan Gerakan Masyarakan Anti Sekularisme Kota Kendari, Central Demokrasi Indonesia Sultra, Kibar Indonesia Sultra, Sultra Barometer, Simpul Indonesia Satu Sultra, dan Forum Keuangan Daerah Kota Kendari melalui pernyataan sikapnya yang ditujukan kepada Wali Kota Kendari Sulkarnain diterima Sultrakini.com, Selasa (14/5/2019).
Direktur Central Demokrasi Indonesia Sultra, Abd Jalil Suhardi, menilai proses pengusulan dan penetapan wakil wali kota adalah proses politik yang harus dihargai. Tetapi, proses politik tersebut diharapkan bernuansa demokratis dan terhidar dari kepentingan apalagi kesan balas jasa.
“Lahirnya nama dr. Hj. Siska Karina Imran SKM dari hasil godokan internal PAN tidaklah membuat kita seakan tutup mata, sehingga sangat disayangkan sebuah partai yang lahir dalam demokrasi hanya mampu menghasilkan seorang dr. Hj. Siska Karina Imran SKM,” ujarnya.
Begitu pula dengan Gerakan MasyarakanAnti Sekularisme Kota Kendari. Gerakan ini menilai, Kota Kendari adalah kota yang didiami oleh berbagai macam suku dan agama, sehingga kemajemukan dan pluralisme sering menjadi contoh buat daerah lain di Indonesia.
“Kami menilai bahwa kondisi pluralisme yang terjaga mulai terusik atau tercemari dengan gerakan yang berindentitaskan SARA. Hal itu terindikasi dari pergerakan yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari Jumat 3 Mei 2019 di Kantor Wali Kota Kendari terkait penentuan wakil wali kota Kendari,” tambah Ketua Germas Anti Sekularisme Kota Kendari, Cinong Simbiti.
Pihaknya mendesak, Sulkarnain memilih wakilnya bukan didasari suku, agama, dan ras (SARA), tetapi kapasitas dan kualitas personalnya.
“Munculnya nama sebagaimana dimaksud erat kaitannya dengan politik dagang sapi dan politik balas budi, namun yang membuat miris adalah ketika kita justru mendukung politik dagang sapi dan merasa punya hutang budi politik pada kroni yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan korupsi,” ucapnya.
CDI Sultra juga menolak apabila pemilihan wakil wali kota dipengaruhi oleh ambisi kekuasaan dan kroni dari koruptor.
“Bila mana Bapak wali kota Kendari turut dalam memuluskan upaya tersebut, secara tidak langsung bapak telah memenuhi ambisi dan kehausan kekuasaan pada kroni-kroni dimaksud dan komitmen bapak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa hanya menjadi isapan jempol semata,” isi pernyataan sikapnya.
DPW Kibar Indonesia Sultra juga meminta wali kota Kendari meninjauan ulang pengusulan nama wakil wali kota Kendari.
“Kami mohon kiranya pengusulan wakil wali kota Kendari ditinjau ulang, dengan harapan semua proses dilakukan secara demokratis dan melalui pertimbangan matang, terutama dari aspek kemampuan kepemimpinan, kecakapan loyalitas, cerdas, berintegritas, dan memiliki track record (rekam jejak) kepemimpinan yang memadai,” ucap Ketua DPW Ormas Kibar Indonesia Sultra, Maoliddin.
Ketua Barometer Sultra, Hermawan, justru meminta pemilihan wakil wali kota ditunda hingga tuntasnya pemilu dan Ramadan. Sebab, dinilai adanya desakan dari pihak tertentu yang terkesan memaksakan dr. Hj. Siska Karina Imran SKM untuk diusulkan.
“Pengamatan kami yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman di bidang kepemimpinan maupun pemerintahan yang memadai, juga merupakan kroni atau istri dari Adriatma Dwi Putra (ADP) yang divonis karena terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi. Kiranya usulan nama dimaksud dilakukan peninjuan kembali karena bila dipaksakan dapat menggerus citra pemerintah kota di mata masyarakat Kota Kendari,” ujar Hermawan.
Sementara SIASAT Sultra meminta Wali Kota Kendari mewaspadai gerakan yang bertumpu pada suku, ras, dan golongan karena memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, pengusulan wakil wal ikota harus didasarkan pada mekanisme demokrasi yang beretika dan menjunjung tinggi moralitas di dalam masyarakat.
“Salah satu nama yang saat ini santer dikabarkan menduduki jabatan sebagai wakil wali kota menurut kami tidak ideal karena mencoreng dan meronrong kredibilitas pemerintah Kota Kendari. Karena yang bersangkutan adalah istri mantan wali kota yang telah terpidana korupsi, yang bersangkutan juga selama ini tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dijadikan modal dalam memimpin Kota Kendari,” jelas Ketua SIASAT Sultra, LM Arifin.
“Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya bapak (Sulkarnain) tidak mengusulkan nama dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM sebagai wakil wali kota Kendari,” tambahnya.
Penolakan usulan Siska Karina Imran menjadi wakil wali kota juga dilakukan Forum Penyelamat Keuangan Daerah Kota Kendari. Sulkarnain juga diminta menolak usulan nama yang bersangkutan dikarenakan berkerabat dekat/sanak famili dengan narapidana kasus korupsi.
Secara tegas FKD Kota Kendari juga meminta Walikota Kendari, Sulkarnain, untuk menolak atau tidak mengusulkan wakil walikota yang pernah tersangkut korupsi atau pun kerabat dekat dari narapidana kasus korupsi.
“Kepada wali kota Kendari untuk secara tegas menolak/tidak mengusulkan wakil wali kota yang pernah tersangkut korupsi ataupun kerabat dekat/sanak family/suami/istri dari narapidana kasus korupsi guna terwujudnya pemerintahan good dan clean government,” terang Ketua FKD Kendari, La Ode Gafar Abdullah.
Pernyataan dari sejumlah ormas tersebut dinilai sebagai dasar kepedulian mereka terhadap Kota Kendari dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan wakil wali kota Kendari.
(Baca juga: Wali Kota Kendari Janji Proses Cepat Pemilihan Wakilnya)
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
