Oleh Fani Dewi Astuti, SST (Statistisi Ahli Pertama di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pertama kalinya dalam satu dasawarsa, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi global yang menyebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali di wilayah timur Indonesia, Sulawesi Tenggara. Berbagai kejutan tak terduga hadir dan terekam sebagai jejak kenangan di sepanjang tahun tahun 2020 dan masih berlanjut hingga saat ini pertengahan tahun 2021, bahkan dengan lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang lebih banyak.
Sepanjang 2020 tercatat, pandemi Covid-19 menghantam ekonomi nasional hingga mengalami kontraksi pertumbuhan 2,07 persen dan masih mengalami resesi hingga triwulan I-2021 dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Resesi yang terjadi merupakan akibat yang tidak bisa dielakkan dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah guna menghambat penyebaran virus Covid-19. Namun, kita boleh sedikit berbangga pada provinsi Sulawesi Tenggara karena secara perlahan mampu memulihkan kondisi ekonomi di tengah masa pandemi yang belum berakhir. Sultra menjadi salah satu dari 10 provinsi yang perekonomiannya mampu tumbuh positif pada triwulan I-2020 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,06 persen (sumber : sultra.bps.go.id).
Kondisi tersebut membawa tantangan sekaligus peluang dalam bidang ketenagakerjaan di Sultra. Pemutusan hubungan kerja, pemberhentian kerja sementara, hingga mengalami pengurangan jam kerja akibat tutupnya beberapa usaha selama pandemi Covid-19 dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan baru menjadi hal yang saling berkejaran seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Belum lagi tantangan lainnya adalah bagaimana agar penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan.
Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 sebanyak 1.381.479 orang, bertambah 17.430 orang (1,28 persen poin) dibanding Februari 2020, dan bertambah 30.387 orang (2,25 persen poin) dibanding Agustus 2020. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah.
Namun, belum tuntas upaya penyediaan lapangan pekerjaan baru untuk mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja, ketenagakerjaan di Sultra ikut terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Bahkan tanpa adanya pandemi melanda saja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sultra saja mencapai 3,10 persen pada Februari 2020 atau sebanyak 42.321 orang. Sedangkan karena adanya Covid-19, tercatat sebanyak 9.312 orang periode Februari 2020-Februari 2021 berhenti bekerja alias menjadi pengangguran.
Dampak pandemic Covid-19 tidak hanya pada mereka yang berhenti bekerja, tapi dirasakan juga oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Tercatat jumlah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja selama Februari 2020-Februari 2021 adalah sebanyak 5.501 orang. Selain itu pada periode yang sama, terdapat pula sebanyak 87.207 orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.
Kondisi di atas harus disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak harus dipastikan keberlangungannya di tengah pandemi Covid-19. Demikian juga dengan sektor yang paling cepat penyerapan tenaga kerjanya, agar terus dipacu dan diberikan berbagai insentif agar lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Yang diharapkan tentu tidak sekedar tingkat pengangguran menurun, namun yang lebih penting bagaimana agar pekerjaan tersebut mampu memberikan hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan. Diperlukan analisis situasi ketenagakerjaan di Sultra agar angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun mampu memberikan manfaat secara ekonomi sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Sultra. Hal ini menjadi penting karena ketidakmerataan ekonomi dan ketiadaan lapangan pekerjaan dapat memicu berbagai masalah masalah sosial di masayarakat.***
