SULTRAKINI.COM: KENDARI – Potensi pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sangat besar dan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sektor ini pula yang akan tetap menjaga kehidupan flora dan fauna, serta kultur budaya dan adat istiadat masyarakat Sultra.
Sayangnya, pemerintah provinsi tidak melihat potensi ini untuk menjadi leading sektor pembangunan daerah. Padahal pemerintah pusat pun sudah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPD GIPI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, sektor pariwisata merupakan arah pembangunan paling ideal bagi daerah ini. Sebab selain tidak merusak lingkungan dan menjaga kultur budaya, keunikan yang dimiliki Sultra tidak ada di bagian dunia lainnya. Sektor pariwisata juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.
Untuk pemandangan alam, Sultra punya Segitiga Karang Dunia di Wakatobi, Goa Liangkobori di Muna, Air Panas Wawolesea di Konawe Utara, Sungai Terpendek Dunia Tamborasi di Kolaka, Rawa Aopa yang mencakup tiga kabupaten (Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Timur), 1000 Goa di Buton Tengah, Pulau Ular di Buton Selatan, Pulau Kabaena di Bombana, hingga Air Terjun di Wawonii.
Di sisi budaya, ada Benteng Keraton Buton terluas dunia di Baubau, layangan Kaghati yang tertua di dunia dan tradisi perkelahian kuda ada di Muna, tenunan khas, tarian hingga kuliner yang tak dimiliki suku di belahan dunia manapun kecuali Sultra. Ada Kambuse, Kasoami, Sinonggi, Kabuto, dan lainnya.
“Semua itu destinasi kelas dunia. Wakatobi juga sekarang masuk dalam 10 Bali Baru yang merupakan progran pemerintah pusat,” kata Hugua yang pernah menjadi bupati dua periode di Kepulauan Tukang Besi itu.
Sektor pariwisata, menurut ketua organisasi negara-negara maritim atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheris and Food Security Maritim Local Government Network (CTI-LGN) ini, dapat menggerakkan ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari petani jagung, ubi dan lain-lain, yang harus menyediakan bahan baku kuliner khas, pengelola rumah makan, pemilik hotel, hingga penyedia transportasi lokal.
Jika pariwisata hidup, maka sektor lainnya juga akan mengikut, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Sebab hal ini dibutuhkan untuk menunjang sektor pariwisata tersebut. Begitu pula perikanan, pertanian dan perkebunan masyarakat, juga harus menjadi leading sektor pembangunan daerah. Sebab semuanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau untuk sektor pertambangan hanya jadi pendorong saja. Tambang bukan tujuan. Karena itu hanya akan meninggalkan bekas dan kerusakan,” ujar Hugua.
Karena itu ia berharap, Gubernur Sultra segera memperjelas roadmap pembangunan daerah ini. Sinkron antara visi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sebab sinkronisasi ini harus terjalin untuk kemajuan Sultra berkelanjutan.
“Arah pembangunan Sultra tidak clear. Harus tuntas oleh semua kepala daerah di Sultra. Visi pembangunan Sultra saat ini hanya sebatas teori. Gubernur harus tuntas dgn semua kepala daerah. Ali Mazi harus menyempurnakan itu,” kata Hugua saat acara Ngopi (ngobrol penting) bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/1/2019) malam.
Kini ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD Sultra ini maju sebagai calon legislator DPR RI pada April 2019 nanti. Sebab melalui jalur ini, dia dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, mengupayakan dana alokasi khusus bagi daerah, serta membuat regulasi untuk kemajuan pembangunan.
Apalagi sebagai Caleg DPR RI, dia menggunakan partai PDIP sebagai kendaraan politiknya yang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat saat ini. Sehingga nantinya, Hugua dapat menyinkronkan visi pemerintah daerah.
Editor: Gugus Suryaman
