PB HMI Desak Presiden dan KPK Bongkar Praktik Mafia Migas di Pertamina EP

  • Bagikan
Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal PSDA PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa. (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Pengembangan Sumber Daya Alam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhamad Ikram Pelesa mendesak Presiden RI Joko Widodo segera membongkar sindikat mafia migas ditubuh Pertamina EP, anak usaha dari PT Pertamina.

“Kelakuan oknum-oknum ini layaknya penguasa, menganggap dia “pemilik” Pertamina karena dengan bebas bisa mengatur sejumlah proyek basah atas kegiatan eksplorasi dan produksi migas,” kata Ikram, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, pemerintah harus segera memberhentikan Dirut Pertamina Nicke Widyawati atas dugaan keterlibatannya dalam memuluskan aksi para mafia migas ditubuh Perusahaan Pertamina. Selain itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar dan membersihkan praktik mafia di Pertamina EP yang bermain di sektor hulu itu.

Soal indikasi mafia di tubuh pertamina, dirinya mencontohkan terkait kasus proyek jual beli gas dari kilang Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore senilai US$340,46 juta, yang ditangani KPK. Atau kasus yang ditangani Polri, yakni proyek pengeboran terpadu (MPPT) senilai US$34.356.621 atau setara 408 miliar. Dua kasus tersebut, kata Ikram menunjukkan adanya mafia yang bersemayam di Pertamina EP.

“Kami melihat praktik permainan proyek oleh oknum Pertamina EP telah mengakar. Ada sejumlah oknum Pertamina EP yang memiliki kedekatan dengan beberapa kontraktor dan mengistimewakan mereka dalam tender,” katanya.

Menurut mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Universitas Trisakti itu, ada beberapa oknum Pertamina EP yang bermitra bisnis dengan kontraktor, bahkan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk menutupi aksinya agar tidak tercium pihak berwenang, oknum Pertamina EP ini menggunakan nama anggota keluarganya.

“Cara bermain mafia di Pertamina EP ini sangat canggih, mereka membuat perusahaan ‘penyamaran’ guna merampok duit negara lewat proyek Pertamina. Sebagai contoh nama perusahaan yang dipakai untuk mendapatkan proyek adalah PT PE dan PT IPP,” tambahnya.

Mafia yang bersemayam di Pertamina EP tersebut, lanjutnya, biasanya membuat perusahaan penyamaran dua sampai tiga tahun, kemudian digantikan dengan perusahaan penyamaran baru. Hal itu dilakukan guna menutupi praktik tersebut.

“Sebagai informasi, oknum-oknum mafia ini mereka biasa ngumpul di sebuah Resto SG yang berlokasi di Senopati, sudah menjadi rutinitas bagi mereka selesai jam ngantor mereka makan-makan sambil bagi-bagi proyek,” ucapnya.

Ia juga meminta 47 proyek yang telah diserahkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati kepada Pertamina EP agar diawasi agar negara tidak mengalami kerugian besar sementara pekerjaan tidak sesuai harapan, untuk itu sebagai komitmen Presiden dalam memberantas mafia migas, PB HMI mendesak pencopotan Nicke Widyawati dari jabatannya.

“Sebanyak 47 tujuh proyek hulu migas telah diserahkan Nicke kepada Pertamina EP, Jika tidak dikawal dengan baik maka siap-siap saja negara bakal mengalami kerugian besar sementara pekerjaan tidak sesuai harapan. Maka dari itu sebagai komitmen dalam memberantas mafia migas, kami meminta bapak presiden untuk mencopot bos pertamina dari jabatannya,” ujarnya.

Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan