SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pelantikan 25 anggota DPRD Wakatobi diwarnai aksi unjuk krasa dari dua elemen mahasiswa dan sejumlah aktivis, Selasa (1/10/2019).
Dua elemen pengunjuk rasa mempunyai tuntutan yang berbeda, yaitu Aliansi Mahasiswa Wakatobi menuntut penolakan revisi UU KPK dan RKUHP, serta penuntasan kasus terbunuhnya dua mahasiswa ketika menggelaar aksi yang sama di Kantor DPRD Sultra Kamis (26/September 2019) lalu.
Sementara Barisan Orator Masyarakat Kepton menuntut Pemda Wakatobi segera membayar ganti rugi lahan warga atas pembagunan jalan lingkar timur.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Wakatobi, Muhamad Alwi menilai Revisi UU KPK dan RKUHP akan membunuh masyarakat kecil.
Mahasiswa juga membuat petisi menolak RUU KPK dan RKUHP, serta penuntasan pelanggaran HAM di institusi kepolisian dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, agar ditandatangani bersama mahasiswa, bupati Wakatobi, dan pihak DPRD Wakatobi.
“Meminta kepala daerah Wakatobi, DPRD Wakatobi untuk mengirim surat rekomendasi kepada presiden agar mengeluarkan perpu terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ucapnya dalam petisi.
Namun lebih dari empat jam berorasi, baru anggota DPRD Wakatobi menemui pengunjuk rasa dikarenakan sedang proses pelantikan anggota dewan baru periode 2019-2024.
Walaupun baru dilantik, dua anggota DPRD Wakatobi La Ode Nasrullah, dan Muhamad Ikbal langsung menemui masa aksi.
Politisi partai Nasdem, La Ode Nasrullah menjelaskan pada dasarnya sebagian tuntutan mahasiswa, secara pribadi ia sepakat, namun berbicara lembaga harus dilakukan rapat semua anggota DPRD guna diambil keputusan secara kelembagaan.
“Besok baru kami bentuk alat kelengkapan DPRD Wakatobi. Tetap kami akan kawal aspirasi teman-teman,” ucap La Ode Nasrullah.
Sehubungan pelantikan tersebut, sebanyak 25 anggota dewan resmi dilantik.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
