SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pelantikan La Bakry sebagai bupati defenitif Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pasca putusan ingkra persidangan atas pemberhentian bupati defenitif Samsu Umar Samiun sebagai tersangka kasus korupsi, pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi tenggara masih menunggu balasan permintaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepala Biro Pemerintahan Sekertariat Daerah Sultra, Laode Ali Akbar mengatakan pemerintah provinsi sudah mengusulkan hal tersebut dengan melampirkan hasil putusan ingkra, namun belum ada balasan dari Kemendagri tentang surat permintaan tersebut sampai kini.
“Kami sudah surati kementerian (Kemendagri) dengan melampirkan surat keterangan bahwa Umar Samiun tidak melakukan upaya banding, itu menjadi salah satu syarat untuk pengangkatan La Bakry. Kita tinggal menunggu balasan surat itu, sampai hari ini belum ada,” ungkap Ali Akbar saat ditemui disela-sela menghadiri sidang paripurna DPRD, Senin (15/1/2018).
Setelah Umar Samiun tidak melakukan upaya banding, kata Ali Akbar berarti secara tidak langsung diberhentikan secara hormat melalui rapat paripurna dewan. Hal itu juga diusulkan di Kemendagri, ketika sudah ada balasan dari Kemendagri, pelantikan La Bakry juga akan diparipurnakan di DPRD.
Pengusulan itu juga menjawab isu terkait pemerintah provinsi belum melakukan pengusulan ke Kemendagri tentang hasil putusan ingkra.
“Kalau itu sudah kita lakukan, ada buktinya kalau mau liat,” ujar Ali Akbar.
Target sebelumnya jadwal pelantikan berlangsung Januari 2018, namun akibat masih simpang siur adanya surat pemberitahuan dari Kemendagri, besar kemungkinan proses pelantikkan kembali ditunda.
“Tinggal kita menunggu kalau bolanya sudah ada, kita tinggal goreng lagi, tapi sampai saat ini bolanya belum juga ada, jadi apa yang kita mau goreng,” ucap Ali Akbar.
(Baca: Pemprov Bakal Lantik La Bakry Diawal 2018)
(Baca juga: Buton ‘Lumbung Plt’, Pemprov Sultra Diminta Segera Lantik La Bakry)
Laporan: Hasrul Tamrin
