SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tengah marak di Perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Aksi ini belum mendapat tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat untuk menangkap para pelaku.
“Pemda jangan hanya diam menyikapi maraknya pemboman ikan di Perairan Wakatobi,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Hamiruddin, Senin (7 November 2022).
Dia juga meminta, Bupati Wakatobi Haliana segera berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu kepolisian, Balai Taman Nasional (BTN), maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar tidak semakin berdampak besar akibat pengerusakan ekosistem laut Wakatobi.
Menurutnya, jika penangkapan ikan menggunakan bom terus dibiarkan, bukan hanya ekosistem laut menjadi rusak, bahkan berpotensi menjadikan program Bupati dan wakil Bupati Wakatobi Haliana-Ilmiati Daud untuk menwujudkan kabupaten tersebut sebagai konservasi maritim akan gagal.
Selain itu, pihak kepolisian dan Balai Taman Nasional diharapkan bertindak tegas menangkap pelaku penangkap ikan menggunakan bom dan racun.
Dikatakan Hamiruddin, mengungkapkan, Wakatobi dikenal dengan pariwisata pantai dan bawah lautnya, sehingga jika dirusaki terus-menerus dan minim pengawasan serta penindakan dari pemerintah, status Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional bisa terancam.
“Yang kita andalkan hanya pantai dan keindahan terumbu karangnya, kalau dibom akan rusak semua yang kita bangga-banggakan selama ini,” tambahnya.
Kabarnya, pelaku pemboman ikan tersebut sebagian besar bukan warga Wakatobi melainkan orang dari luar daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Mulianto, menerangkan pihaknya menyampaikan persoalan tersebut ke DKP Provinsi Sultra dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebab dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak para pelaku.
Namun untuk mencegah persoalan tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
Selain itu akan dilakukan pemberdayaan kepada nelayan yang sering menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
“Sebelumnya juga kami pernah menyurati DKP provinsi agar rutin meningkatkan pengawasan atau patroli di Perairan Wakatobi,” ujarnya.
Menurut Mulianto, warga Wakatobi yang terlibat dalam pemboman ikan hanya sebagai joki (pengantar), sementara pelaku utama mayoritas bukan warga Wakatobi.
“Saya mengimbau kepada masyarakat Wakatobi agar tidak memfasitasi orang dari luar datang merusak lingkungan kita,” ucapnya.
Maraknya pemboman ikan di Wakatobi dan tanpa ada pengawas yang ketat, membuat sejumlah komunitas membuat petisi untuk Presiden RI, Joko Widodo agar memerintahkan Kapolri dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan menindak tegas pelaku perusak lingkungan. (B)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
