SULTRAKINI.COM: BUTON SELATAN – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) semakin menonjolkan kesiapannya dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Hal tersebut dipaparkan dalam pertemuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Pertemuan yang dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantyo Satya Purwadi dihadiri oleh Pelaksana Tugas Bupati Busel, La Ode Arusani yang didampingi kepala OPD, antara lain kepala Bappeda, kepala Dinas Koperasi, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Perumahan, sekretaris Dinas Perikanan, dan lima anggota DPRD Busel.
Dalam pertemuan itu, La Ode Arusani menyampaikan kesiapan Busel dan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk implementasi program tersebut.
Dikatakan Arusani, Pemda telah menerbitkan tiga keputusan bupati terkait penempatan lokasi SKPT, tim percepatan, dan tim pendukung percepatan di Pulau Kadatua tahun ini.
Menurutnya, Pemda telah mengidentifikasi lahan yang dibutuhkan jika pembangunan infrastruktur SKPT akan dilakukan pada 2019. “Kami juga akan menyiapkan APBD 2019 sebesar delapan miliar rupiah untuk mendukung SKPT,” ujar Arusani.
Dalam pemaparan kesiapan SKPT Busel, secara teknis disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan, Laode Safii.
Dia menerangkan, nilai produksi ikan Buton Selatan pada 2015 mencapai Rp535 miliar dari sekitar 32.821 ton volume produksi ikan yang dihasilkan.
“Inipun belum seberapa dari 1,1 juta ton ikan yang boleh ditangkap pada WPP 713 dan 714,” terang Safii, Jumat (21/9/2018).
Sementara rendahnya produktivitas tangkap nelayan Busel, disebabkan armada tangkap terbatas, yaitu 2.122 unit kapal ikan dimana 1.632 unit merupakan perahu dengan ukuran dibawah 3 GT. Selain itu, sarana pendukung pengolahan ikan di PPI Sampolawa belum tersedia.
“Belum ada TPI dan pelabuhan di PPI Sampolawa. Hanya ada pabrik es 5 ton, ABF 3 ton, dan coldstorage 30 ton,” lanjut Safii.
Berdasarkan hal tersebut, Pemda Busel mengharapkan KKP dapat mengalokasikan pembangunan dermaga di PPI Sampolawa dan penambahan armada penangkapan ikan pada 2019.
“Total usulan pembangunan SKPT Buton Selatan tahun 2019 sebesar Rp88,5 miliar,” kata Safii.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantyo sangat mengapresiasi tekad dan semangat Pemda Buton Selatan dalam merespon rencana pemerintah pusat.
Busel merupakan satu-satunya lokasi non PPKT masuk dalam Permen KP 51/2016 tentang Penetapan Lokasi SKPT.
“Sampai saat ini Permen tersebut belum dicabut dan masih berlaku, sehingga hasil pertemuan hari ini akan saya laporkan dan meminta arahan ibu menteri untuk tindaklanjutnya,” ucap Brahmantyo.
Selanjutnya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut berjanji akan melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Busel,Sulawesi Tenggara untuk memastikan data dan kesiapan pemerintah yang telah dipaparkan.
Laporan: Novrizal R Topa
Editor: Sarini Ido
