SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara merupakan daerah otonomi baru. Pemerintah daerah menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017.
Buteng telah dua kali menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun Wakil Bupati Buteng, La Ntau optimis capaian itu bisa terwujud dengan dukungan dari semua organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam menertibkan administrasi dan memberikan data falid.
“Kami harapkan kepada semua kepala OPD dan bendahara untuk tidak keluar daerah, agar semua kelemahan dan kekurangan bisa diperbaiki sesuai aturan dengan bantuan BPK,”
katanya pada pembukaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di aula Setda Buteng, Rabu (7/3/2018).
Menurut Ketua Tim Pemeriksa dari BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Idah Bagus Agung Sriwastita, terdapat dua kelemahan Pemda Buteng untuk merai WTP, yakni pengolahan aset dan manajemen.
“Pemda juga harus memperhatikan keharmonisan kepala daerah, karena hal tersebut pasti akan berpengaruh dengan akuntabilitas keuangan. Personil juga tidak akan nyaman dalam bekerja, serta suhu politik juga ikut berpengaruh,” ucapnya.
Ditambahkannya, Pemda Buteng turut menaruh perhatian pada lingkungan pengendalian, gaya manajemen, gaya operasional, tingkat resiko, hubungan dengan eksekutifnya, hubungan dengan daerah lain, serta hubungan dengan pemerintah pusat.
“Banyak hal yang berpengaruh untuk peningkatan WDP ke WTP ini, tidak hanya sebatas laporan keuangan saja,” pungkasnya.
Laporan: Ali Tidar
