SULTRAKINI.COM: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2020. Predikat ini merupakan kedelapan kalinya didapatkan secara berturut-turut.
Bupati Buton, La Bakry menerima langsung predikat WTP dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sultra, Andi Sonny di Kota Kendari pada Rabu (2/6/2021) lalu. Penyerahan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Buton Hariasi Salad, Sekda Buton La Ode Zilfar Djafar, Kepala BKAD Sunardin Dani, Inspektur Gabdid B Sionio beserta beberapa kepala ODP.
Di kesempatan itu, La Bakry berterima kasih kepada BPK Sultra. Dinilainya, capaian tersebut mukan hal yang mudah, tentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP kedelapan ini akan menjadi tanggung jawab pemda untuk mempertahankannya, bahkan lebih meningkatkan lagi tata kelola keuangan daerah.
Capaian tersebut, kata La Bakry juga tidak terlepas arahan dan bimbingan BPK. Ia berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa BPK.
“Saya selaku bupati mengapresiasi seluruh OPD dan stakeholders yang bekerja maksimal. Selama ini semua perangkat kerja daerah, baik eksekutif maupun legislatif bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya dilansir dari laman Diskominfo Buton.
Sebelum penyerahan LHP tersebut, Bupati Buton bersama Kepala BPK Sultra menandatangani Memorandum of Understanding percepatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah melalui mekanisme “Pandai Putusan”, yakni pantau tindak lanjut pulihkan putus kerugian. Mekanisme ini adalah inovasi dari Kepala BPK dalam percepatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah.
Selain Buton, BPK pada Mei 2021 juga memberikan predikat WTP pada enam daerah atas laporan keuangan 2020.
(Baca: Enam Daerah di Sultra Terima WTP Laporan Keuangan 2020, BPK Selipkan Catatan)
Editor: Sarini Ido
