SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) menyelenggarakan seleksi terbuka pimpinan Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II untuk mengisi kekosongan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seleksi di pusatkan di salah satu hotel mulai 28 Agustus s.d 2 September 2023 di Kendari.
Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan ketua panitia seleksi menyampaikan bahwa seleksi JPT tersebut diikuti 33 peserta dari ASN lingkup Pemda Konawe dalam rangka mengisi kekosongan 9 jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas.
“Seleksi ini perlu kita ikuti sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ASN pasal 72 kurang lebih intinya bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama mengikuti atau mengisi jabatan melalui seleksi,” katanya.
Ferdinand juga berharap dengan seleksi JPT ini bisa menghasilkan PNS yang mempunyai integritas tinggi di OPD yang akan dipimpinnya.
“Kita berharap dengan adanya seleksi ini, kita dapat mendapatkan PNS yang punya kompetensi dan memenuhi syarat-syarat teknis dan punya kemampuan integritas serta melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang seharusnya,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe, Sarullah menyampaikan bahwa bahwa ada 9 jabatan tinggi pratama yang dilelang untuk diisi jabatannya melalui seleksi JPT.
“Yang dilelang itu ada 9 jabatan, diantaranya BKD, Dinas Perikanan, BPMD, Kesbangpol, yang pastinya ada 9. Sementara yang mengikuti dan mendaftar kemarin yang sudah dinyatakan lulus berkas 50 dokumen. 50 dokumen maksudnya peserta ada yang daftar 2, kalau pesertanya 33 orang,” sebutnya.
Sarullah juga menyampaikan bahwa kegiatan seleksi ini berlangsung 2 sesi dengan melibatkan tim Asesor dari BKN Makassar.
Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe juga menjelaskan hasil seleksi tiga besar dari JPT akan diumumkan setelah keluar nilai dari tim Assesor dan Tim Pansel yang digabungkan
“Nanti sudah ada 3 besar baru diajukan ke PTK, baru kita akan menyurat ke KASN untuk permintaan izin pelantikan,” tutup Sarullah. (Adv)
Editor: Hasrul Tamrin
