Pemda Muna Dukung Warga Tongkuno yang Demo Pengaspalan Jalan Provinsi

  • Bagikan
Kepala Dinas PUPR Muna, Eddy Uga. (Foto: LM Nur Alim/SULTRAKINI.COM).

SULTRAKINI.COM: MUNA – Pemda Muna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna mendukung masyarakat tongkuno yang melakukan aksi demostrasi dengan untuk pengaspalan jalan provinsi di wilayahnya.

Kepala Dinas PUPR Muna, Eddy Uga, mengatakan, Pemda Muna sangat mendukung masyarakat Tongkuno yang Demo memperjuangankan pengaspalan jalan propinsi di antara Wakuru sampai perbatasan Buton Tengah untuk dilakukan pengaspalan.

“Saya sudah komunikasikan dengan Kadis PU propinsi, Insyaallah proyek pengaspalan jalan tetap dilanjutkan. Dalam waktu dekat, PU Propinsi akan menemui para pendemo, satu atau dua hari kedepan,” kata Eddy Uga, Rabu (10/6/2020).

Dia melanjutkan, persoalan sehingga terjadinya aksi demo warga Tongkuno sampai memalang jalan hingga hari ke empat, diakibatkan oleh papan proyek sudah dipasang, tiba-tiba hilang.

“Proyek jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebenarnya sudah ada, kontrak sudah ada, namun saya tidak bisa memastikan, apakah bisa jalan atau tidak, karena ini bukan kewenangan kabupaten,” ungkapnya.

Klik gambar diatas untuk melihat jadwal tes

Adanya perjanjian yang diberikan 1 x 24 jam itu, Eddy Uga menjalaskan, pihaknya hanya berusaha untuk memastikan bahwa ada informasi tentang pekerjaan itu, dengan jaminan, jalan jangan diblokir.

“Bila jalan diblokir, kasihankan itu jalan ases putaran ekonomi yang berada dipertigaan Tongkuno ke Kontu Molefe dan arah kekampung lama yang didepan puskemas serta akses lintas kabupaten yang hendak melintas,” katanya.

Baca:   Kepala Disperindag Muna Tidak Ditahan Meski Statusnya Tersangka

“Pemblokiran jalan itu yang saya tidak sepakat, kalau persoalan demo, silahkan, karena itu hak mereka,” ucapnya.

Dia menuturkan, jalan provinsi yang rusak di mulai dari Wakuru sampai dengan perbatasan Buton Tengah, akan tuntas diaspal setelah dikoordinasikan dengan gubernur.

“Muna sebagai salah satu kabupaten tertua di Sultra, seharusnya jalan yang menjadi kewenangan provinsi mesti diperhatikan pemerintah provinsi,” harapnya.

Laporan : LM Nur Alim
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan