Oleh: Juhlim
(Anggota HMI-MPO Cabang Kendari)
Pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, Indonesia baru saja menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di seluruh daerah. Pemilihan umum tersebut merupakan salah bentuk negara demokrasi, dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik menurut mereka.Seperti biasa, pemilihan tersebut diwarnai dengan persaingan diantara kedua calon bupati. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh kedua calon untuk memenangkan pemilihan tersebut. Namun terkadang cara yang dilakukan tersebut menyimpang dan dinilai tidak profesional, salah satunya ‘money politik’.Jika, cara yang dilakukan sudah menyimpang bagaimana dengan kepemimpinannya? Pak Habibie pernah berujar: “Pemimpin yang tidak baik adalah mereka yang ngotot atau bersikeras untuk memimpin, itu berarti pemimpin tersebut tidak pro rakyat”. Sebaliknya, pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak terpilih tapi mau bersama-sama bekerja untuk rakyat.Pemimpin AmanahPada umumnya, seorang kandidat dan pendukungnya mengambil langkah atau berbagai cara, untuk memenangkan pemilihan. Oleh beberapa pihak, dalam situasi panas, dan tidak terkendali, bisa terjadi transaksi jual beli kepentingan. Dan, apabila hal ini terjadi, dapat dipastikan kepentingan utama rakyat atau seluruh anggota terabaikan. Penonjolan terjadi pada sisi kepentingan individu atau kelompok.Apabila seorang pemimpin dilahirkan oleh kelompok, dapat ditebak, bahwa integritas dan komitmen terhadap seluruh anggotanya mudah luntur atau pudar. Alur cerita demikian mudah dipahami. Sang ketua terpilih merasa berhutang budi dengan kelompok atau konstituenya. Apa yang dia pikir, yang ia kerjakan selalu mendahulukan keinginan orang orang disekitarnya. Dan, lebih jauh orang orang yang berbeda persepsi dari kelompok lain bisa digusur, karena dianggap dapat menggoyang kredibilitasnya.Demikian itulah potret yang sering kita lihat dalam perjalanan kehidupan di negeri ini. Seorang ketua selalu dibayang-bayangi oleh kelompok tertentu, dengan kepentingan tertentu pula. Kalau kita sepakati bahwa tipe pemimpin ini kurang pas, terutama untuk masyarakat yang pluralitas, tentu perlu adanya suatu gerakan rasa kepedulian. Paling tidak ada suatu niatan untuk mengorbankan kepentingan diri, demi kemaslahatan bersama. Ada suatu tindakan nyata untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Kalau rakyat atau anggota, menjadi prioritas dalam mensejahterakan hidup ini, tentu perlu diayomi oleh pemimpin yang berhati rakyat. Artinya dalam menentukan kebijakan didasarkan dan diarahkan untuk kepentingan rakyat atau anggota. Yang menjadi persoalan masih adakah pemimpin yang berhati rakyat. Dengan berfikir positif, tentu pemimpin demikian akan ada disepanjang jaman.Dari jaman dahulu sampai kini selalu ada pemimpin atau orang orang yang berhati mulia. Dalam catatan sejarah kekuasaan raja, atau nabi atau yang lainnya selalu bermunculan orang pilihan. Dalam dongeng, legenda, cerita atau kisah sepenggal kehidupan manusia juga dapat kita temukan contoh baik seorang pemimpin.Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan (style of the leader) merupakan cerminan dari karakter/perilaku pemimpinnya (leader behavior). Perpaduan atau sintesis antara “leader behavior dengan leader style” merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi; atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah, dan bahkan Negara.Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan. Dalam hal ini dikemukakan George R. Terry (2006 : 495), sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela”.Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepemimpinan ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya.Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk ‘majelis fukaha’.”Sesungguhnya, dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil’alamin) adalah Muhammad Rasulullah Saw., sebagaimana dalam firman-Nya:
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-Ahzab [33]: 21).Sebenarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw., yang maknanya sebagai berikut:
“Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya,” (Al-Hadits).Pemimpin SerakahSebenarnya yang terjadi di negeri kita adalah krisis moral atau akhlak yang berdampak terhadap semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Runtuhnya moralitas bangsa Indonesia disebabkan pola pendidikan yang selama ini berlangsung mengajarkan kepada siswanya untuk mengejar prestasi tanpa ditunjang oleh akhlak yang mulia.Mengajarkan kecerdasan kepada generasi muda ternyata tidak cukup dengan teori atau konsep yang ideal namun harus diiringi oleh keteladan para pengelola negara atau para pemimpin di lingkungan lembaga pendidikan. Tanpa sadar bahwa selama ini yang berlangsung dalam proses pendidikan adalah mengajarkan untuk mengejar prestasi yang tidak diimbangi dengan pribadi moralitas yang agung.Bahwa saat sekarang yang menjadi pemimpin di lingkungan pemerintahan atau di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif adalah produk pendidikan hasil orde baru yang ternyata orientasi berpikirnya bukan bekerja untuk membangun bangsa secara lebih baik, tetapi justru sebaliknya keadaan orde reformasi menuju arah yang semakin terpuruk. Semua yang terjadi adalah sebagai akibat sistem yang ternyata tidak mengajarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan memiliki kepribadiaan yang agung. Tentu saja kita tidak perlu saling menyalahkan siapapun, tetapi bukankah ada pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa kita tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dan mengambil hikmahnya?Salah satu mental para pemimpin kita adalah serakah terhadap kedudukan, jabatan dan harta benda akibat kita saksikan dewasa ini keadaan bangsa dan negara tidak lebih baik, justru terkesan kekecewaan rakyat terhadap pengelola negara yang tidak bertanggungjawab. Untuk menjadi bangsa yang besar dan menguasai teknologi membutuhkan waktu puluhan tahun dan itu harus dirintis mulai sekarang. Bila saja para pemimpin tidak serakah serta memberikan pembelajaran tentang pentingnya kesederhanaan maka generasi muda akan belajar sungguh_sungguh untuk bisa mencontoh gaya dan pola hidup para pemimpin yang agung dan berakhlak mulia!Era reformasi yang sudah berlangsung hampir 13 tahun justru tidak memberikan harapan yang menggembirakan demi kemajuan bangsa. Harapan rakyat yang tadinya percaya akan ada perubahan kearah positif malah terbalik menjadi kebencian dan kekecewaan yang mendalam terhadap para pemimpin di tingkat atas.Menjadi kaya adalah idaman semua orang, tetapi kaya dari hasil penyalahgunaan kekuasaan ketika menjadi pejabat dan pemimpin itu yang sangat disesalkan. Semakin tinggi jabatan dan kekuasaan, maka semakin kuat godaan melakukan tindak korupsi, semakin banyak jalan untuk memperoleh harta yang tidak jelas halal dan haramnya.Manusia memang mempunyai sifat serakah yang tidak akan pernah puas dengan apa yang ada, baik itu harta, kekuasaan, ketenaran, tahta dan juga perempuan. Keserakahan inilah yang sering membuat manusia lupa akan fungsinya hidup di dunia ini. Pemilihan anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif sebentar lagi akan diadakan, pemilu ini sering disebut dengan pesta rakyat. Ketika mendekati waktu pemilihan, rakyat diberikan hadiah dan janji-janji manis, janji yang sangat mudah diucapkan tetapi setelah terpilih lupa dengan janji tersebut.Kalau melihat kenapa orang begitu berambisi agar bisa terpilih menjadi orang terhormat, tujuan pertama adalah karena ambisi kecintaan dunia yang berlebihan, sehingga menjadikan kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran sebagai tolak ukur keberhasilan, dan akhir dari sebuah perjalanan hidup.Hal ini sering terjadi ketika seseorang lupa dengan hakikat dirinya, lupa ketidakmampuan dirinya untuk mengatur dan memimpin dirinya sendiri, lupa dengan ketidak abadian hidup, dan lupa kepada Allah yang Maha Kuasa.Ambisi kedua, karena keharusan untuk bertanggungjawab atas suatu jabatan tertentu, alasan ini umumnya bersifat positif. Boleh jadi pada awalnya ia tidak berkeinginan menjadi seorang pemimpin, tetapi karena kepercayaan orang-orang dan atau karena suatu proses yang akhirnya memilih dirinya menjadi pemimpin, maka ia harus bertanggungjawab menjadi pemimpin. (*)
