SULTRAKINI.COM: BUTON – Pemerintah Kabupaten Buton berhasil meraih penghargaan terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan Jatingan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Atas prestasinya, daerah di bawah komando La Bakry dan Iiis Elianti Samsu Umar menerima penghargaan dari Gubernur Sultra.
Bersama daerah lain di Sultra, Buton berhasil menempati urutan pertama disusul Pemkab Konawe Selatan pada Posisi kedua dan Pemkab Bombana di posisi ketiga. Penghargaan tersebut diserahkan Pj Sekda Provinsi Sultra, Drs. La Ode Mustari MSi yang diterima langsung Bupati Buton, La Bakry, di Kendari, Jumat 13 September 2019.
“Selain itu Pemkab Buton juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum tingkat nasional yang terintegrasi,” kata Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Jasmal Baharuddin.
Kepala Bagian (Kabag) Hukm, Sekretariat Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Fakharudin M. Satu, mengatakan penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak termasuk anggota JDIH di wilayah Kabupaten Buton yang meliputi OPD, seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Buton.
Fakhruddin juga menjelaskan penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sultra No.353 tahun 2019 tentang penetapan pengelola JDIH terbaik kabupaten/kota di Sultra.
“Berdasarkan penilaian pembina JDIH tingkat provinsi, ditetapkan perolehan nilai yang diraih Pemkab Buton mencapai 99. Pencapaian tersebut berhasil menempatkan Buton diposisi terbaik yang disusul Pemkab Konsel dengan perolehan nilai 80 dan Pemkab Bombana yang meraih nilai 73,” ujarnya.
Bagi Pemkab Buton, penghargaan tersebut merupakan kali kedua yang beruntun. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, JDIH Buton menjadi satu–satunya daerah di Sultra yang mendapat penghargaan sebagai pengelola website JDIH yang terintegrasi dengan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional. (Adv)
Editor: Habiruddin Daeng
