Pemkot Baubau Diminta Perhatikan Nasib Perempuan

  • Bagikan
Direktur PEKKA Nasional Nani Zulminarni (kedua dari kanan) saat menyaksikan penyerahan dokumen ke PJ Walikota Baubau Hado Hasina (kanan) di Aula Kantor Bappeda Baubau, Selasa (31/7/2018).
Direktur PEKKA Nasional Nani Zulminarni (kedua dari kanan) saat menyaksikan penyerahan dokumen ke PJ Walikota Baubau Hado Hasina (kanan) di Aula Kantor Bappeda Baubau, Selasa (31/7/2018).

SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEPKK) merekomendasikan Pemerintah Kota (Pemkot) agar memperhatikan nasib perempuan di Baubau. Permintaan tersebut resmi disampaikan melalui Direktur Pekka Nasional, Nani Zulminarni kepada PJ Walikota Baubau, Hado Hasina dalam bentuk dokumen rekomendasi pembangunan berkelanjutan di Aula Kantor Bappeda Baubau, Selasa (31/7/2018).

Nani Zulminarni mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil identifikasi para peserta sosialisasi konsultasi daerah multi pemangku kepentingan yakni Serikat Pekka, Aisyiah, Fatayat NU, KPI, APAK, LPDI, Komunitas Hebat dan PKK, Perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) isinya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang responsif gender, inklusif dan transformatif.

Dari konsultasi tersebut, jelas Nani Zulminarni, mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi. Dan merumuskan rekomendasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang responsif gender, inklusif, dan transformatif.

“Sebagai contoh untuk tujuan pertama menghapuskan kemiskinan persoalan data penerima program yang tidak tepat sasaran diharapkan dapat diatasi dengan membangun basis data terpadu Kota Baubau yang terpilah gender dan abilitas,” terangnya.

Tujuan kedua, lanjut dia, tanpa kelaparan direkomendasikan untuk melakukan diversifikasi makanan agar persoalan kekurangan gizi yang terjadi dapat diatasi. Kemudian masalah yang dihadapi adalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja putri. Sehingga direkomendasikan untuk mengembangkan program pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pendidikan berbasis kearifan lokal, kemaritiman, dan kesejarahan direkomendasikan untuk tujuan empat SDGs terkait pendidikan.

“Sementara tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, permasalahan kawin anak menjadi salah satu yang disoroti. Pemerintah daerah diharapakan dapat membuat regulasi untuk melarang kelurahan mengeluarkan surat-surat pemenuhan persyaratan untuk menikah jika masih anak-anak berdasarkan undang-undang perkawinan anak,” imbuhnya.

Tujuannya, pembangunan berkelanjutan atau SGDs dalam kesepakatan dunia untuk menghapuskan kemiskinan pada tahun 2030 mendatang. Indonesia sebagai warga di dunia ikut menandatangi dan berkomitmen melakukan upaya dalam pencapaian tersebut dapat terwujud.

Lebih lanjut dipaprkan, baubau salah satu wilayah di Indonesia yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 12,06 persen tahun 2010 menjadi 8,39 persen pada 2017 dan berada di bawah angka kemiskinan Nasional. “Data ini kita peroleh dari BPS,” akunya.

Namun kata dia, kondisi tersebut perlu dicermati lebih jauh terutama berkenan dengan berbagai kesenjangan yang umumnya dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesian salah satu bentuk kesenjangan yang paling nyata adalah berkaitan dengan kesenjangan gender.

“Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, partisipasi perempuan di legislatif atau DPRD Kota Baubau hanya mencapai 12 persen, sedangkan di lembaga yudikatif sekitar 8,12 persen, selain itu, angka kematian ibu melahirkan masih termasuk tinggi yakni mencapai 259,29 per 100.000 kelahiran hidup,” ungkap Nani Zulminarni.

“Makanya, nerdasarkan realitas itu, dalam rangka ikut menyukseskan pencapaian SDGs pada tahun 2030, Pekka bekerja sama dengan Pemerintah Kota Baubau dengan dukungan MAMPU (Kerjasama Indonesia dan Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan), mengadakan konsultasi daerah multi pemangku kepentingan dengan tema mewujudkan SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif. Dengan harapan dapat menjadi langkah awal Pemkot Baubau mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs serta mengintegrasikan kedalam RPJMD tahun 2020-2024,” lanjutnya

Sementara itu, PJ Walikota Baubau, Hado Hasina, mengaku serius dan bersungguh memperhatikan nasib perempuan di Baubau, dengan bersama semua pemangku kepentingan ikut menandatangani deklarasi.

“Jadi dokumen tadi itu dikasihkan ke kita agar berkomitemen pembangunan berkelanjutan berbasis perempuan atau berbasis gender itu harus menjadi perhatian kita (dan) sekarang khan kita sudah mulai kita lakukan. Bersyukur di indonesia dari 40 daerah kabupaten/kota kita salah satunya, tadi kita sudah nilai kita punya komitmen luar biasa,” ujarnya.

Laporan : Zarmin
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan