Pemkot Kendari Perkuat Komitmen Bebas Kota dari Korupsi

  • Bagikan
Penandatanganan MoU lingkup OPD Kota Kendari dalam rangka mewujudkan zona integritas bebas korupsi, Senin (10/9/2018). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM)
Penandatanganan MoU lingkup OPD Kota Kendari dalam rangka mewujudkan zona integritas bebas korupsi, Senin (10/9/2018). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Inspektorat Kota Kendari mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani masyarakat. Ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman pada kegiatan sosialisasi pencegahan usaha gratifikasi, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain, mengatakan penandatanganan MoU tersebut menjadi bagian dari program Pemerintah Kota Kendari dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. MoU itu juga akan memperkuat komitmen bersama memberantas tindak pidana korupsi dengan cara pendampingan secara serius.

Ia berharap, semua OPD dapat menyelesaikan target perencanaan di 2018, ditandai dengan peningkatan kinerja dan disiplin bekerja.

“Ketika kita bicara zona integritas, ada beberapa hal yang kita wujudkan sebagai bentuk komitmen itu, agar komitmen itu terus diperbaharui, tentunya dengan tanggung jawab dan kesungguhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sudah direncanakan,” ujar Sulkarnain dihadapan seluruh OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, Senin (10/9/2018).

Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kota Kendari, Nahwa Umar, menambahkan sebagai lembaga pemeriksa internal, pihaknya akan menyelenggarakan pengawasan. OPD juga diharapkan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara.

“Kita akan lebih menekankan lagi kepada kepala OPD bahwa sudah waktunya kita harus betul-betul bekerja sesuai dengan penuh integritas, memang sudah ada rambu-rambunya dalam aturan bahwa dengan pola itulah kita lebih bekerja dengan bagus dan itu melalui lembaga Inspektorat,” tambah Nahwa Umar.

Catatan penting ditekankan Nahwa, yakni peningkatan kinerja antara lain laporan LPPD dan laporan akuntabilitas kinerja.

“Kita masih berada diangka C, tapi administrasinya perlu diimbangi sehingga kita tidak lagi berada di angka atau grid tersebut. Olehnya itu, perlu ada evaluasi apa yang menjadi permasalahan sehingga kita tetap ada diangka itu,” lanjutnya.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan