SULTRAKINI.COM: USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar pelatihan dan lokakarya pengintegrasian adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (API-PRB) ke dalam rencana strategri OPD pemprov Sultra.
API-PRB digelar sejak 12-14 Februari 2019 di Kota Kendari. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan tingkat nasional maupun daerah, sehingga lebih dari 30 perwakilan dari OPD terkait terlibat, di antaranya Bappeda, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, serta Dians Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Pelatihan dan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pencapaian daerah atas keberhasilannya memasukkan isu API-PRB ke dalam rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD) 2018-2023. Hal ini diupayakan untuk menjawab tantangan bahwa wilayah Sultra memiliki risiko bencana yang tinggi menurut kajian risiko bencana Indonesia.
USAID APIK juga telah mendukung pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) API-PRB, dalam menyelenggarakan serangkaian diskusi dan pertemuan untuk mengintegrasikan API-PRB ke dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rangkaian diskusi dimulai dari bulan Juli 2018 lalu di tingkat Pokja API-PRB untuk integrasi API-PRB ke dalam RPJMD yang disempurnakan dengan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD pada bulan Agustus 2018.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sultra, Eka Paksi.
Eka menyampaikan, upaya integrasi API-PRB ke dalam Renstra OPD ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari dokumen RPJMD Sultra 2018-2023 yang termuat beragam target terkait pembangunan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
“Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun ketangguhan daerah. Diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penjabaran program kegiatan serta penganggaran OPD,” terang Eka dalam rilis diterima Sultrakini.com, Selasa (12/2/2019).
Perwakilan USAID APIK, Buttu Ma’dika selaku Regional Manager APIK Sultra menambahkan, isu API-PRB secara spesifik dimuat dalam rancangan awal RPJMD Sultra 2018-2023 pada sasaran ke-8 untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan indikator sasaran, yaitu meningkatnya persentase kabupaten/kota di Sultra yang tangguh bencana.
Ia berharap, setiap OPD dapat menjabarkan lebih rinci sasaran terkait API-PRB yang telah dimuat dalam RPJMD ke dalam Renstra berupa program dan kegiatan untuk periode lima tahun ke depan. Selanjutnya, Renstra akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja).
“Kegiatan ini akan menghasilkan rencana tindak lanjut, berupa prioritas kegiatan, ide dan langkah ke depan yang dapat segera diimplemetasikan. Selain itu, diharapkan tidak hanya mewujudkan pengintegrasian API-PRB ke dalam Renstra, tetapi dapat membangun pemahaman bersama di kalangan OPD tentang pentingnya pengarusutamaan API-PRB dalam perencanaan daerah,” tegas Buttu.
Editor: Sarini Ido
