Pemprov Sultra Didukung Tertibkan Perusahaan Tambang Nakal

  • Bagikan
Foto bersama pengurus HMI Sultra dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi. (Foto: Istimewa)
Foto bersama pengurus HMI Sultra dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi. (Foto: Istimewa)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Langkah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara menertibkan perusahaan tambang nakal, dinilai positif oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sultra. Pemprov juga patut didukung dalam penyelesaian masalah tambang yang dilakukan 22 perusahaan.

Badko HMI Sultra, menilai sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 secara tegas disebutkan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kekayaan alam berupa tambang yang dimiliki Sultra. Masyarakat justru dirugikan.

HMI berharap, penanganan masalah tambang bukan sekadar gertakan. Tetapi menegakkan aturan terhadap perusahaan tambang tersebut.

(Baca: Menyoal 22 Tambang di Sultra, Pemprov Diprotes Keluarkan Pernyataan Berbeda)

Ketua Umum Badko HMI Sultra, Candra Arga, mengatakan komitmen organisasinya menjadi mitra bagi pemerintah dan semua pelaku usaha pertambangan di wilayah Sultra dalam menegakkan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih, potensi tambang Sultra begitu menjanjikan untuk menunjang kemajuan daera dan menghasilkan 97,3 miliar ton di atas lahan 480 hektare.

“Tentunya akan senantiasa hadir dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan pengelolaan SDA benar-benar berpihak dan menguntungkan masyarakat di Sultra,” ujar Candra, Senin (18/2/2019).

Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini cukup bijak untuk melakukan pembinaan. Khawatirnya, jangan sampai ada tambang-tambang lain di luar daripada 22 perusahaan tambang yang sudah direncanakan akan dilakukan penertiban atau pembinaan, karena masih banyak perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sultra, seperti di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, juga melakukan hal yang sama.

“Harus ada evaluasi, apa yang menjadi harapan kita bersama baik dalam aspek pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi, bukan hanya memperkaya diri sekelompok atau segelintir orang,” tambahnya didampingi Sekertaris Umum Badko HMI Sultra Arsadam Moita.

Ia berharap, perusahaan tambang nakal segera ditertibkan dan mendesak perusahaan tambang merealisasikan komitmennya terkait hilirisasi industri mineral.

“Pak Gubernur memang harus turun tangan menangani masalah ini, jangan hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang. Jadi, ketika Gubernur ingin menertibkan tambang-tambang di Sultra, Badko HMI sangat setuju dan patut untuk dikawal, bahkan siap turun tangan jika dilibatkan,” katanya.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan