SULTRAKINI.COM:KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI sejak 2013-2019.
Penghargaan WTP yang ke-7 kembali diterima oleh Gubernur Sultra Ali Mazi yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra Arif Wibawa di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (4/11/2020).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa mengatakan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Sultra menunjukkan semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Meski sudah membaik, Arif meminta Pemprov Sultra agar disisa tahun anggaran 2020 ini, Pemprov dapat terus memacu kinerjanya untuk mencapai target serapan anggaran.
“Hingga 31 Oktober 2020, realisasi belanja kementerian/lembaga di lingkup Provinsi Sultra mencapai 80,3 persen, sedangkan untuk lingkup Pemprov Sultra realisasi mencapai sekitar 72,99 persen,” terangnnya.
Khusus penyerahan DIPA tahun anggaran 2021 ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 November mendatang. Penyerahan itu akan dilakukan di Istana Negara dengan undangan yang terbatas.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan bahwa penghargaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Sultra semakin baik, transparan dan akuntabel, sehingga informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis secara lengkap kedepannya.
“Pengharagan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” tuturnya.
Meski begitu kata Ali Mazi, pencapaian WTP bagi daerah sebenarnya bukan tujuan akhir. Melainkan sebuah sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mampu menerapkan transparansi dan good governance khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ali Mazi meminta agar semua elemen pemerintahan di lingkup pemprov tetap memperthatikan hal-hal yang menjadi catatan BPK, agar proses perbaikan dapat dilakukan sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan,” tambah Gubernur.
Di penghujung sambutannya, Ali mazi mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemprov Sultra dapat terus mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut, mulai dari BPK dan BPKP Perwakilan Sultra, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dan tentu saja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra. (B)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
