SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun di kawasan atol Wakatobi, Sulawesi Tenggara, memicu keprihatinan berbagai pihak. Menyikapi kondisi tersebut, Komunitas Relawan Atol menggelar kampanye penyelamatan ekosistem laut dan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil tindakan tegas.
Dalam kampanyenya, Komunitas Relawan Atol menyerukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam menghentikan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, terutama di kawasan atol yang menjadi ikon kekayaan hayati Wakatobi.
Salah satu pengurus komunitas, Saleh Hanan, mengungkapkan bahwa para pelaku pengeboman dan penggunaan racun dibagi ke dalam dua kelompok besar. “Kelompok pertama berasal dari luar Wakatobi, sementara kelompok kedua merupakan warga lokal yang bekerja sama dengan pelaku dari luar daerah,” ujarnya, Rabu (4/6/2025)
Menurut Saleh, aktivitas ini semakin masif dan merusak terumbu karang yang menjadi kekayaan utama kawasan atol.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran besar dalam pengawasan dan penindakan, mengingat otoritas provinsi mencakup wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai.
Sebagai bentuk dorongan konkret, komunitas ini berencana mengumpulkan berbagai aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat Wakatobi. Selanjutnya, seluruh pertanyaan tersebut akan diserahkan langsung kepada Gubernur Sultra dalam momentum peringatan Hari Atol Sedunia mendatang.
“Apalagi, Atol Wakatobi merupakan salah satu yang terpanjang di dunia,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki kawasan tersebut. Berdasarkan data, hasil tangkapan ikan di wilayah atol Wakatobi mencapai sekitar Rp31 miliar per tahun. “Potensi ini harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar terus memberi manfaat bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Kampanye ini menjadi pengingat penting bahwa keberlangsungan laut dan ekosistem karang tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada komitmen kuat pemerintah sebagai pengelola wilayah pesisir.
Laporan: Amran Mustar Ode
