SULTRAKINI.COM: KENDARI – Perwakilan keluarga penerima manfaat, agen penyalur bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Konawe Selatan mendapatkan edukasi menyangkut bantuan pangan non-tunai.
Kantor perwakilan BI Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Provinsi Sultra, Pemda Konawe Selatan, dan Bank Mandiri area Kendari menyelenggarakan edukasi penyaluran bantuan pangan non-tunai di salah satu hotel di Kabuaten Konsel, Rabu (17/7/2019). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) kepada masyarakat.
“Peserta kegiatan diharapkan membantu mengingatkan penerima bansos non-tunai, agar menjaga kerahasiaan PIN sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” terang Kepala Tim SP, PUR dan SLA, Irfan Farulian.
Data Dinas Sosial Konsel, jumlah keluarga sasaran penerima BPNT, yaitu 20.184 KPM, dari jumlah ini telah terdistribusi 7.792 kartu hingga 10 Juli lalu. Ditargetkan, kartu bansos tuntas diserahkan kepada warga yang berhak akhir Juli mendatang.
“Launching (peluncuran) penyaluran BPNT Kabupaten Konsel dilaksanakan pada 10 Juli lalu di Kecamatan Palangga. Pendistribusian kartu akan terus dilakukan hingga tuntas,” terang Kepala Dinsos Konsel, Edwin Koodoh.
Area Operational Manajer Bank Mandiri, Eko Oksiarso juga menyampaikan, selaku bank penyalur-pihaknya selesai melakukan pencetakan semua kartu KPM untuk wilayah Konsel dan tinggal didistribusikan.
“Setiap hari ada dua tim kami bergerak di dua kecamatan untuk mempercepat pendistribusian kartu KPM,” jelas Eko.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Sultra, Anna C. Pudjiastuti mengingatkan koordinator TKSK, agen penyalur, dan penerima KPM bersama-sama terlibat aktif mensukseskan program penyaluran bansos.
“Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, target penyaluran BPNT di seluruh wilayah Sultra ditarget selesai sebelum awal Oktober 2019,” tambahnya.
Untuk diketahui, BPNT nantinya menggantikan program Rastra (beras sejahtera) dengan nilai bantuan Rp 110.000 per bulan untuk tiap KPM, yang hanya bisa dibelanjakan untuk membeli kebutuhan beras dan atau telur di tempat yang telah ditunjuk, yakni e-warong atau agen bank.
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
