SULTRAKINI.COM: KENDARI – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menetapkan enam nama sebagai bakal calon (balon) anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pemilihan legislatif Februari 2024 mendatang.
Secara berurutan, ke enam balon tersebut adalah Hugua, Hasrat Haji Nabi, Wa Ode Farida Sylvia Djarudju, Ahmad Safei, Fatimah, dan Muh. Fajar Hasan.
Pengamat Politik Sultra, Najib Husain, menilai ada konfigurasi menarik dari enam nama tersebut. Menurutnya, PDI-P sebagai partai yang sudah mapan berani mendorong figur bukan hanya dari tataran senior dan berpengalaman, melainkan juga dari kalangan muda.
“Dan kita harus mengapresiasi ini, karena PDI-P sedang berupaya menciptakan regenerasi kader di Sultra, sehingga proses pengkaderan tidak terputus,” katanya, Kamis (4 Mei 2023).
Najib melanjutkan, dari enam figur balon DPR RI yang didorong oleh PDI-P, ada dua figur yang menarik untuk didiskusikan dan menjadi perhatian publik, yaitu Hugua dan Muh. Fajar Hasan.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini menjelaskan, Hugua merupakan calon petahana yang memiliki banyak pengalaman. Selain saat ini masih menduduki kursi DPR RI di Komisi II, Hugua juga pernah menjabat sebagai Bupati Wakatobi dua periode.
“Sehingga menurut saya, peluang untuk bisa terpilih kembali, itu masih sangat besar,” kata Najib.
Kemudian, lanjut dia, Fajar Hasan merupakan figur baru yang dapat menjadi ruang terbuka bagi wajib pilih terutama pemilih pemula untuk menitipkan harapan dan visi misi mereka kepada sosok Fajar Hasan.
“Menurut saya, Fajar sebagai tokoh pemuda yang belakangan ini aktif berorganisasi di level nasional akan menjadi kekuatan baru bagi PDI-P. Apalagi, saya mengamati, Fajar intens melakukan sosialisasi selama dua tahun terakhir,” terangnya.
Oleh karena itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah FISIP UHO Kendari ini mengatakan, dengan konfigurasi warna beragam di PDI-P akan memberikan ruang atau peluang yang lebih besar bagi PDI-P ke depan dan tidak menutup kemungkinan, PDI-P Sultra akan bisa mendapatkan dua kursi di DPR RI pada pemilihan nanti.
Apalagi, lanjut Najib, dengan memanfaatkan efek pengusulan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden RI karena dengan memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Sebab jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung maka perhatian masyarakat akan lebih fokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif.
“Sehingga calon-calon anggota legislatif PDI-P terutama DPR RI bisa memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden sebagai motor penggerak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat wajib pilih. Hal itu akan menjadi efektif, apalagi dengan menawarkan program-program kerja calon presiden yang diusung,” jelasnya.
Selain itu, hal lain yang terpenting adalah para calon bisa membawa isu daerah ke pentas nasional agar supaya gambaran kinerja mereka bisa kelihatan jika terpilih nanti. Jadi, tidak hanya sekadar terpilih akan tetapi bisa bekerja dan mewakili aspirasi masyarakat Sultra.
“Dan figur-figur di DPDI-P cukup kapabel untuk itu. Misalnya Fajar Hasan. Dia adalah anak muda yang banyak berkiprah di level nasional. Dia aktif sebagai pengurus ICMI Pusat dan juga di KADIN. Selain itu dia juga fokus di persoalan pertambangan, dan bahkan masuk sebagai pengurus Asosiasi Penambang Nikel,” beber Najib.
“Dan hari ini kita membutuhkan sosok yang bisa memperjuangkan bagaimana kemudian Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tempat mengelola sumber daya alam dalam hal ini tambang tetapi juga ada manfaat positif yang didapatkan,” sambungnya.
Artinya, mestinya ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah. Dan, itu membutuhkan peran legislator di senayan yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebab, hingga saat ini, berdasarkan data dari Bappeda Sultra, kontribusi tambang terhadap pemasukan APBD Sultra masih sangat kecil.
“Kalau tidak salah hanya berkisar antara dua sampai tiga persen saja. Itu kan sangat ironis sebenarnya, karena kita memiliki potensi tambang yang berlimpah tetapi tidak memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Olehnya itu, kata Najib, isu-isu pengelolaan tambang yang baik di Sultra harus terus didorong ke pusat agar mendapat perhatian serius pemerintah. Tentunya, kata dia, Sultra butuh legislator yang dapat melobi pusat agar supaya ada sebuah bargaining kuat antara keinginan masyarakat Sultra yang diwakili oleh legislator dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan tambang.
Najib Husain mengakui bahwa dalam rangka memperjuangkan keinginan masyarakat terkait pengelolaan tambang tersebut butuh figur legislator yang paham dan selama ini konsen dalam sektor pertambangan.
“Makanya, menurut saya, PDI-P sudah tepat mendorong salah satu figurnya dari pengusaha tambang, mengingat tidak banyak figur yang konsen dan fokus pada persoalan pertambangan. Dan kelemahan kita selama ini minim sekali yang bisa menyuarakan persoalan tambang karena tidak banyak yang paham tentang tambang ini, padahal jika dikelola dengan baik maka hasilnya lebih positif bagi daerah kita. Bahkan kontribusi pertambangan terhadap APBD Sultra akan jauh lebih besar, tidak seperti sekarang ini,” tutupnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
