Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah se-Indonesia di JCC, Pj Bupati Bombana Siap Gerak

  • Bagikan
Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada pertemuan di JCC, Kamis (29/9/2022) (Foto: Foto: BPMI Setpres/Lukas)

SULTRAKINI.COM: Ratusan kepala daerah se- Indonesia mendapat pengarahan dari Presiden Jokowi dalam acara pertemuan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta pada Kamis siang, 29 September 2022.

Acara yang juga dihadiri kementerian, pimpinan BUMN, Kajati, Kapolda, Pangdam, dan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia itu membahas pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

loker wartawan sultrakini

Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan tiga hal penting, yaitu kondisi global, krisis energi, dan krisis pangan. Dampak dari krisis global adalah semua negara mengalami kondisi ekonomi yang memburuk dan tingginya tingkat inflasi.

Jokowi pun mengajak segenap perangkat negara, pemerintah daerah, dan masyarakat bersatu mengatasi krisis yang berpotensi melanda Indonesia.

Ajakan dan arahan Presiden Jokowi itu disambut baik dan siap gerak para kepala daerah yang hadir, tidak terkecuali Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir H. Burhanuddin MSi.

Burhanuddin mengatakan, pengarahan Presiden kepada seluruh kepala daerah cukup mudah dipahami. Krisis energi, krisis pangan, dan inflasi membuat ekonomi stagnan.

“Ajakan untuk bersatu menekan inflasi adalah langkah solusi yang sudah pernah dibuktikan hasilnya, yaitu ketika kita ramai-ramai melawan Covid-19. Kita pun siap gerak bersatu menahan kriris,” kata Burhanuddin usai acara, Kamis (29 September 2022).

Baca:   Pj Bombana Burhanuddin: Saya Wakafkan Diri untuk Bombana

Presiden Jokowi dalam pengarahannya mengatakan bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara mengalami kesulitan, tanpa kecuali.

“Semua negara sulit sekarang ini. Sulit. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi. Sangat sulit dihitung, arahnya akan kemana,” kata Jokowi mengawali pengarahannya.

Jokowi mengatakan, masalah ini akan sering-sering disampaikan berulang-ulang agar semua sadar, agar ada sense of crisis.

“Tiap hari kita mendengar tentang krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan yang mengenaskan 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan,” tetur Jokowi.

Di Indonesia, kata Jokowi lagi, patut bersyukur pada Agustus lalu Indonesia mendapat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak tahun 2019, dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari lembaga international.

“Tapi jangan senang dulu, karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, membuat negara-negara dalam ketidakpastian, termasuk kita,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan kita tiap hari membaca, baik di media online, media sosial mengenai resisi global. Tahun ini sulit dan tahun depan akan ‘gelap’.

“Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa tidak bisa kalkulasi. Apalagi perang di Ukraina sulit lagi kita hitung kapan selesainya,” ujar Jokowi.

Baca:   Pemprov Harapkan Atlet Buktikan Sultra "Gudangnya" Prestasi Dayung

Namun Jokowi dengan tegas mengingatkan bahwa momok terbesar semua negara saat ini adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Inflasi di semua negara yang sebelumnya satu sampai delapan, sepuluh, sekarang sudah ada lima negara di atas 80 persen.

“Oleh sebab itu, kita harus kompak, kita harus bersatu, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Dan semua kementerian dan lembaga seperti saat kita kemarin menangani covid. Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini harus juga bisa bersama-sama. Setuju!!?,” kata Jokowi disambut koor setuju.

Kalau di negara lain masalah inflasi adalah urusan bank sentral. Caranya menaikkan interet ratenya, sehingga kredit menjadi ter-rem, uang yang lari ke masyarakat juga direm, jadi inflasinya menjadi turun.

Namun Jokowi mengatakan, teori-teori itu tidak menjamin bahwa itu akan turun. Oleh sebab itu, di Indonesia antara fiskal dan moneter itu harus berjalan beriringan.

“Dan saya senang Bank Sentral BI, kementerian keuangan, ke Menko, semua berjalan beriringan dan rukun tanpa mengintervensi independensi dari Bank Indonesia,” beber Jokowi.

Editor: Hasrul Tamrin

loker marketing sultrakini
  • Bagikan