SULTRAKINI.COM: KONAWE – Salah satu syarat peserta ujian Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) untuk CPNS dan seleksi PPPK guru 2021 diwajibkan membawa hasil tes PCR atau tes antigen. Namun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, para peserta ujian dikenakan tarif Rp 30.000 untuk tes antigen dan operasional tenaga kesehatan.
Berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan Nomor: SR.04.01/ll/2309/2021 tentang pemberitahuan Vasilitas Tes Antigen dan Vaksinasi Covid-19, golongan pelamar PPPK guru tidak perlu mengeluarkan biaya karena diberikan layanan gratis dari dinkes masing-masing daerah.
Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya, mengatakan meski dari segi pelayanannya itu gratis untuk tes antigen, namun tetap para peserta menyetorkan uang Rp 30.000 untuk biaya oprasional nakes.
“Antigen katanya gratis tapi tetap juga disuruh kumpul uang Rp 30.000 sama koordinator Forum Guru Honorer masing-masing kecamatan,” jelasnya, Minggu (12/9/2021).
Informasi tersebut, kata dia, didapatkannya dari Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Konawe, yang sebelumnya disepakati saat pertemuan dan mendapat restu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat.
“Antigen dipusatkan di Laboratorium Kesehatan Daerah, syarat lainnya kumpul foto kopi KTP, sama korcam nanti dia bawa sama ketua FHK2 PGRI, dia stor di Dinas Pendidikan nanti Dinas Pendidikan bawa di Dinas Kesehatan karena mau didata supaya otomatis masuk di aplikasi PeduliLindungi,” terangnya.
Menangapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Suryadi, mengaku dana yang dikumpulkan itu inisiatif dari guru honorer. Pihaknya tetap merujuk ke instruksi menteri untuk digratiskan.
Pasalnya, saat rapat daring pada Jumat, 10 September dengan pihak Kemendikbud diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan seluruh Indonesia sebagian besar mempertanyakan biaya operasional namun hingga selesai rapat itu tidak ada tanggapan secara kongkret.
“Intinya pemerintah pusat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder untuk menyukseskan penyelenggaraan P3K. Setelah saya dengar informasi ada yang membayar langsung saya telepon koordinator kabupatennya untuk hentikan pembayaran,” ucapnya, Minggu (12/9/2021).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Konawe, Drg. Mawar Taligana, mengatakan jika pihaknya dari dinkes laboratorium hanya membantu dengan ikhlas karena para pelamar tersebut akan segera mengikuti ujian.
“Itu mereka bayar di mana dan sama siapa, itu harus jelas,” kata Mawar.
Mengacu pada surat kementerian tersebut, lanjutnya, jika kementerian meminta Dinkes memfasilitasi pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen karena katanya alat RDT akan disediakan pusat, tapi kenyataan sampai saat ini tdak ada.
“Kami punya stok RDT dari pembelian kami padahal itu untuk trakking, bukan untuk P3K. Kalau kami tetap menunggu dari pusat, terpaksa mereka RDT mandiri di klinik, RS, dan dr praktik yang harganya antara 100.000 sampai 200.000. Kami punya niat baik membantu mereka. Mereka sebenarnya harusnya mandiri karena tidak ada RDT bantuan itu,” tambahnya.
Terkait regulasi tarif tes antigen para peserta ujian, Mawar menduga untuk belikan makanan sepuluh orang tenaga laboratorium yang bekerja, terlebih lagi fasilitas kursi yang ada di laboratorium kurang, sehingga ia mengakui jika kegiatan tersebut serba kekurangan.
“Tadi saja saya suruh sewa kursi nanti besok saya bayar karena di lab itu tidak ada kursi, ini barusan karena mati lampu saya bilang pinjam genset atau sewa nanti besok saya bayar, memang ini kegiatan serba kekurangan,” jelasnya.
“Kami prinsipnya ingin membantu mulai dari beli kertas dan tinta print sampai paket data saya yang siapkan, terlebih lagi tidak ada sama sekali anggaran untuk kegiatan ini. Walaupun RDT antigen disiapkan, tapi nakes yang kerja bagimana, harusnya libur Sabtu-Minggu, ini malah full mereka masuk,” sambungnya. (A)
Laporan: Andi Nur Aris.S
Editor: Sarini Ido
